Prestasi Beruntun: Tapsel Pertahankan Opini WTP untuk ke-12 Kali
TAPSEL.Mitanews.co.id ||
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini WTP terbaru ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025. Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, serta Ketua DPRD, Rahmat Nasution, di Medan, Jumat (29/5/2026).
Pemkab Tapsel pertama kali meraih opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2014 di bawah kepemimpinan Bupati Syahrul M. Pasaribu. Sebelumnya, pada tahun 2010 laporan keuangan daerah masih meraih opini Disclaimer, kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2011–2013.
Sejak 2014 hingga LKPD 2025, opini tertinggi dalam akuntabilitas laporan keuangan tersebut berhasil dipertahankan tanpa putus hingga genap dua belas kali.
Rombongan Pemkab Tapsel yang turut mendampingi Bupati dalam penyerahan LHP itu antara lain Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekda Sofyan Adil Siregar, Inspektur Daerah Hamdy Saleh Pulungan, Kepala BPKAD Frananda, Plt. Sekwan Farwiz Rizky Daulay, serta Kabag Prokopim M. Yusuf Nasution.
Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas capaian konsisten tersebut. Ia mengapresiasi jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang dinilai profesional, terbuka, dan kooperatif selama proses audit.
“Kita bersyukur karena hari ini kembali menerima LHP atas LKPD 2025 dalam keadaan baik. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Sumut dan seluruh tim auditor yang telah bekerja sangat profesional serta membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan,” ujar Gus Irawan.
Ia menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dipandang sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi momentum memperkuat kualitas pengelolaan keuangan setiap tahun.
“Dengan raihan WTP ke-12 ini, komitmen kami adalah memastikan temuan-temuan tidak kembali berulang. Audit bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi ruang evaluasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pemerintahan,” tegasnya.
Bupati juga berharap auditor BPK terus memberikan masukan strategis yang dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Selatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution menilai capaian WTP ke-12 ini merupakan bukti nyata konsistensi Pemkab Tapsel dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini WTP yang ke-12. Pertama kali kita raih atas LKPD 2014, dan saat itu saya juga menjabat Ketua DPRD. Opini WTP ini bukan sekadar predikat, tetapi berdampak nyata. Pemkab Tapsel pernah dua kali memperoleh Dana Rakca lebih dari Rp50 miliar sebagai bonus atas kualitas laporan keuangan,” ungkap Rahmat.
Di era kepemimpinan Syahrul, Tapsel juga tercatat tujuh kali menerima Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal. Atas opini LKPD 2015, daerah ini memperoleh Dana Rakca lebih dari Rp50 miliar yang diterima pada 2017. Kemudian atas opini LKPD 2018, Tapsel kembali meraih Dana Rakca sebesar Rp52 miliar lebih pada tahun 2020.***
Baca Juga :
Laka Lantas di Sergai Periode Mei 2026, Korban Jiwa Didominasi Jalur Tol
