PW ISARAH Sumut : Walikota Medan Jangan Mimpi jadi Gubernur

Penegasan itu disampaikan Ketua PW-ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan menjawab sejumlah wartawan perihal wacana Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution maju sebagai calon Gubernur Sumut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

"Satu persatu kebijakan dan program kerja Walikota Medan yang tak berpihak kepada rakyat mulai terkuak," tegas Abdul Thaib, Jumat, 26 Juli 2024.

Di antaranya, lanjut dijelaskan Abdul Thaib, ialah masalah parkir berlangganan di bahu jalan yang seharusnya menjadi domain Dinas Pehubungan Kota Medan belum lagi selesai.

"Kemudian kekisruhan itu dimunculkan kembali Dinas Pehubungan mengambil domain Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan yang mana sudah mengkangkagi Perda No. 1 Tahun 2024," jelas Abdul Thaib.

Selanjutnya, ungkap Abdul Thaib, kebijakan Walikota Medan itu bukannya memberikan solusi untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD, namun menambah polemik di tengah-tegah Masyarakat.

"Belum lagi masalah ini selesai, muncul kembali masalah PBB P2 dengan menaikan 100 persen dari NJOP," ungkapnya.

Apalagi, menurut Ketua PW ISARAH ini, kebijakan menaikkan NJOP tersebut tanpa pemberitahukan kepada Masyarakat Kota Medan.

"Hal inilah yang sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa Walikota tidak peduli dan tak memiliki hati nurasi atas kondisi rakyatnya (Signs of a crisis). Persis seperti yang disampaikan oleh Saudara Teguh Satya Wira Ketika dimintai tanggapannya oleh sejumlah wartawan perihal kinerja Walikota Medan," ujarnya.

Oleh sebab itu, tuturnya, Walikota Medan jangan bermimpi menjadi gubernur di provinsi terbesar ke-3 di Indonesia ini.

"Walikota Medan dalam memenuhi PAD untuk menjalankan program kerjanya seolah-olah tidak punya cara atau ide lain bagaimana memperoleh penghasilan. Semuanya dibebankan kepada rakyatnya atau dengan kata lain memeras rakyatnya sendiri. Mirisnya lagi, Pemko Medan enggan untuk mau tahu dan tidak peduli dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat," tutur Abdul Thaib.

Kondisi masyarakat saat ini, katanya, masih saja mau berkembang karena terdampak wabah pandemik Covid 19.

"Seharusnya Pemko Medan berpikir kreatif untuk membuat program peningkatan pendapatan masyarakatnya. Inikan sebaliknya," kata Abdul Thaib.

Di sisi lain, Abdul Thaib juga menyoroti kelemahan 50 anggota DPRD Kota Medan yang seolah-olah 'mandul' dalam menjalankan fungsinya.

"Mengapa anggota dewan tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsinya. Atau jangan-jangan sudah terjadi transaksi di dalamnya sehingga sulit sekali anggota dewan melakukan kontrol dan penggawasan terhadap produk hukum yang dibuat, semisal masalah parkir berlangganan yang menyalahi Perda dan penerapan PBB P2 yang sudah membebani rakyat," imbuhnya.

Karena sudah membebani rakyat, tambahnya, seharusnya Ketua Dewan bukan hanya menyatakan Perwal 26 tahun 2024 untuk dibatalkan.

"Namun bisa mengunakan hak Interlasi untuk memanggil Walikota Medan. Jadi, kami menilai Bobby Afif Nasution sebagai Walikota Medan saja tidak becus dan tidak mampu. Jadi enggak usah berpikir dan bermimpi menjadi Gubernur Sumut," tambahnya.

Karena, kata Abdul Thaib, jika Walikota Medan menjadi Gubernur Sumut, bisa saja kerusakan dan kehancuran bukan saja terjadi di satu kabupaten/kota.

"Tapi kehancuran menjadi meluas nantinya. Jangan 'mentang-mentang' sebagai menantu Presiden RI maka semua dapat dilakukan. Ini menjadi pembelajaran kepada kita semua bukan muda secara usia menjadi penilaian," katanya.

Jika ini dibiarkan terus, kata Abdul, ke depan akan muncul kembali pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan dan program Walikota yang menyalah.

"Karena sepandai-pandainya bangkai ditutupi baunnya akan tercium juga. Oleh sebab itu, Kami PW ISARAH Sumut terus dan akan melakukan kajian dan analisa atas apa yang dikerjakan oleh Wali kota Medan yang konon katanya mau mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut," pungkasnya.(mn.09)***