PWI Sibolga-Tapteng Kecam Pelarangan dan Pengusiran Wartawan oleh Oknum Mengaku dari Mabes TNI di Terminal BBM Pertamina
SIBOLGA.Mitanews.co.id ||
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sibolga-Tapanuli Tengah (Tapteng) mengecam keras tindakan pelarangan dan pengusiran terhadap wartawan yang tengah melaksanakan tugas peliputan di Terminal BBM Pertamina Sibolga, Sumatera Utara, pada Rabu 2 Juli 2025 kemarin.
Ketua PWI Sibolga-Tapteng, Jason Gultom, didampingi Sekretaris Preddy Situmorang, mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Kami mengingatkan semua pihak, bahwa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dilindungi oleh hukum. Menghalang-halangi tugas wartawan adalah tindak pidana sekaligus pelanggaran terhadap prinsip demokrasi," tegas Jason Gultom, pada Jumat (4/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden yang menimpa sejumlah wartawan, mahasiswa, dan warga Pasar Belakang yang saat itu hendak menyerahkan surat permintaan pemindahan lokasi Terminal BBM Sibolga karena dinilai membahayakan pemukiman sekitar.
Insiden tersebut bermula saat rombongan diterima petugas keamanan di pintu depan. Namun suasana berubah tegang ketika seorang pria berseragam Pertamina, dengan nama "Aleksander Sitepu" sebagaimana yang tertera di pakaian yang dikenakannya saat itu, melarang wartawan mengambil dokumentasi.
Pria itu bahkan mengusir rombongan dari dalam pagar dan mengaku sebagai perwakilan Mabes TNI yang bertugas di objek vital nasional.
"Saya dari Mabes TNI. Hati-hati Abang, jangan sampai informasi -informasi apalagi foto saya keluar tanpa seizin saya," ucapnya sambil menunjuk wartawan dengan nada arogan.
PWI menilai tindakan oknum yang mengaku dari Mabes TNI tersebut telah mencederai kemerdekaan pers dan meminta semua pihak agar tidak mengulangi perbuatan serupa.
"Dalam video yang sudah tayang di sejumlah media, oknum tersebut dengan jelas mengatakan bahwa dia dari Mabes TNI. Seharusnya seorang dari Mabes TNI memberikan contoh yang humanis kepada siapapun. Namun dengan cara arogansi yang dipertontonkan oleh oknum tersebut, itu menjadi representasi Mabes TNI. Apakah memang demikian sikap dari Mabes TNI dalam menghadapi masyarakat dan wartawan?" ketus Jason.
Untuk itu, Jason menegaskan bahwa PWI mendukung sikap wartawan yang mau melaporkan oknum tersebut ke Detasemen Polisi Militer (DENPOM). PWI Sibolga-Tapteng siap mendampingi wartawan membuat laporan.
"Kita siap mendampingi rekan-rekan wartawan melaporkan oknum keamanan yang mengaku dari Mabes TNI itu. Selaku orang Mabes, dia harus paham apa itu tugas wartawan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di mana Undang-Undang itu merupakan hukum dasar yang mengatur bidang pers di Indonesia. Ini mencakup hak dan kewajiban jurnalis, hak menjalankan profesi jurnalistik," tegas Jason.
Terkait persoalan ini kata Jason, PWI akan berkoordinasi dengan Danrem 023/KS, agar hal yang sama tidak terulang lagi dimasa-masa mendatang.
"Karena TNI itu besar dan bertumbuh dengan rakyat, makanya Motto TNI "Bersama Rakyat TNI Kuat", sebutnya.
PWI menyerukan penghormatan terhadap kebebasan pers sebagai bagian penting dalam negara demokrasi dan penegakan hak publik atas informasi.
"Kami harap insiden seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Hormati kerja jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi ke publik," harap Jason.
Di sisi lain, PWI juga mengimbau para wartawan untuk selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.
"Wartawan harus tetap profesional dan beretika dalam peliputan, agar kepercayaan publik tetap terjaga," imbuhnya.
Adapun sejumlah wartawan yang mendapatkan perlakuan arogan dari oknum mengaku dari Mabes TNI tersebut, diantaranya Reporter RRI, Jurnalis TV One, Wartawan JPNN, dan beberapa wartawan media lokal lainnya.(MN.16)***
