Rommy Van Boy Desak Wali Kota Medan Tindak Kepling Diduga Kutip Dana Bansos

Desakan tersebut disampaikan Rommy menyusul laporan warga yang ia terima saat reses di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Sunggal.

"Warga menyampaikan langsung kepada saya, ada kepling yang mengutip dana dari penerima BLTS," kata Rommy saat reses IV masa sidang I Tahun 2025–2026 di Lapangan Baronet, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Minggu, 21 Desember 2025.

Menurut Rommy, laporan tersebut akan ia bawa ke Rapat Paripurna DPRD Kota Medan. Ia menegaskan, pungutan dalam bentuk apa pun terhadap bantuan sosial merupakan pelanggaran serius.

"Kami mendesak Wali Kota Medan menindak kepling yang terbukti melakukan pungutan liar terhadap warga penerima BLTS," tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut persoalan bantuan sosial hampir selalu mencuat setiap kali reses.

Mulai dari penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga dugaan pungutan liar yang berpotensi mengarah ke tindak pidana.

"Masalah bansos ini berulang. Kalau dibiarkan, bukan hanya merugikan warga, tapi juga mencoreng wajah Pemko Medan," kata Rommy.

Selain bansos, warga juga mengeluhkan persoalan infrastruktur, seperti drainase, penerangan jalan, serta fasilitas publik yang rusak akibat banjir. Hingga kini, menurut warga, sisa material dan sampah pascabanjir belum sepenuhnya dibersihkan.

"Kami menerima laporan bahwa kerusakan akibat banjir kemarin belum ditangani maksimal," ungkap Rommy.

Untuk itu, Rommy meminta Wali Kota Medan segera menuntaskan persoalan-persoalan dasar masyarakat, terutama pascabanjir, dan tidak menoleransi aparatur yang menyalahgunakan kewenangan.

"Lima puluh anggota DPRD Kota Medan kerap menerima laporan serupa. Ini bukan kasus tunggal. Bukan hanya di Medan Sunggal dan Medan Polonia saja," kata Rommy.

Dalam reses tersebut, warga juga meminta Dinas Sosial Kota Medan memperbaiki pendataan penerima bantuan agar tepat sasaran.

Keluhan serupa mengemuka dalam reses Rommy di halaman parkir Deli Hotel, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu, 20 Desember 2025.

Bahkan, mayoritas warga mendesak pencopotan Lurah Lalang, Surya Budi, yang dinilai abai dan tidak mencerminkan sosok pelayan publik.

"Kalau benar laporan warga, Wali Kota sebaiknya membentuk tim investigasi. Jika terbukti lalai dan memperburuk citra Pemko Medan, lurah tersebut memang layak dicopot," tegas Rommy.

Selain persoalan tersebut, warga juga menyampaikan keluhan perihal air yang disuplai oleh Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirtanadi hanya mengalir pada malam hari.

"Sementara di komplek-komplek perumahan mewah mengalir 24 jam. Itu yang dikeluhkan warga dan akan kita sampaikan ke Wali Kota agar segera dikoordinasikan dengan para pihak terkait," pungkas Rommy.

Reses di Medan Sunggal itu dihadiri perwakilan sejumlah OPD, termasuk Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, SDABMBK, serta Lurah Lalang.

Kehadiran Surya Budi memicu reaksi keras warga. Penjelasan yang ia sampaikan berulang kali disambut sorakan, terutama dari kaum ibu yang menilai klarifikasinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, reses di Medan Polonia turut dihadiri Plt Camat Medan Polonia Rangga Karfika Sakti, Lurah Polonia, serta perwakilan Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait.

Kegiatan tersebut berubah menjadi ajang curahan keluhan warga, khususnya soal infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai sarat masalah, termasuk dugaan pungutan liar oleh kepling.(mn.09)***