Binjai.Mitanews.co.id | Tim monitoring pelayanan publik Pemko Binjai melakukan pembinaan dan diskusi kepada sejumlah Instansi di kota setempat pasca predikat kota Binjai masuk zona merah dari ombudsman.
Tim diantaranya terdiri dari staff ahli Wali Kota Harimin Tarigan, asisten administrasi umum Meidy Yusri, staf ahli Heri Houda, staf ahli bidang SDM Joner Lumbantoruan, Plt Kabid Diklat BKD Ibrahim ST, Kepala bagian organisasi dan tata laksana sekretariat daerah Pemko Binjai H.M. Taufiq Bahagia dan Kepala Inspektorat Eka Edi Saputra.
"tim lebih ke pembinaan dan diskusi soal sistem pelayanan publik, sudah 5 OPD kami kunjungi, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Dukcatpil dan Dinas Pendidikan. Setelah ini hasilnya akan diserahkan ke Sekda dan menunggu tindaklanjutnya," beber eks Kadis Catpil ini, Kamis (2/2/2023).
Disebutnya, jika ini nanti memang jadi program, katanya" maka kedepan bakal dilakukan kepada seluruh Instansi," tambahnya lagi.
Sementara Staf ahli bidang SDM Pemko Binjai, Joner Lumbantoruan, menyarankan para OPD memperbaiki sistem pelayanan publik berdasarkan Tupoksi di Dinasnya masing-masing, begitu pula sarana dan prasarana yang dianggap kurang mendukung.
Menurutnya, selain peninjauan langsung ke lapangan, penempatan jajaran di OPD perlu disesuaikan berdasarkan kompetensinya agar pekerjaan terakomodir dengan baik.
" pasca penilaian Ombudsman, alhasil Pemko Binjai membentuk TIM agar peningkatan pelayanan publik bisa membaik, mari bersama-sama memperbaiki apa yang kurang baik," ajak Joner, saat forum diskusi dan pembinaan di aula Dinas Sosial Kota Binjai, Kamis (2/2/2023).
Sementara, Asisten administrasi umum Meidy Yusri menyampaikan, bahwa wali kota Binjai sangat marah lantaran Binjai peringkat terbawah dalam pelayanan publik.
"Gak harus saya sebutkan mana Dinasnya, intinya kita harus buat perubahan, termasuk kami juga. Persoalan pribadi jangan dibawa-bawa ke pekerjaan, intinya bagaimana cara kita membenahi pelayanan publik," tegas dia.(mn.20)
