Sekda dan PIC BNPB untuk Kota Sibolga Ikuti Zoom Meeting Validasi Data Pasca Bencana Bersama Satgas Lintas Kementerian
SIBOLGA.Mitanews.co.id ||
Mewakili Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., mengikuti zoom meeting Validasi Data Pascabencana dari Ruang Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Minggu (1/2/2026) sore.
Kegiatan zoom meeting tersebut merupakan bagian dari kegiatan Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian/lembaga dalam rangka validasi dan sinkronisasi data pascabencana.
Dalam paparan Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa posko satgas tersebut melibatkan sekitar 35 kementerian dan lembaga, yang mencakup bidang pengolahan lahan, pengelolaan data, ekonomi, infrastruktur, dan sektor lainnya.
Berdasarkan pendataan awal pascabencana yang terjadi pada Desember lalu, tercatat 52 kabupaten/kota di 32 provinsi masuk dalam kategori terdampak.
Di Provinsi Aceh, terdapat 18 kabupaten/kota, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara terdapat 18 kabupaten/kota, dan di Provinsi Sumatera Barat terdapat 16 kabupaten/kota yang terdampak.
Seiring berjalannya waktu, telah terlihat progres yang cukup positif. Sejumlah jembatan nasional di beberapa daerah terdampak sudah kembali berfungsi dan dapat dilalui kendaraan roda empat hingga roda enam ke atas. Meskipun masih terdapat beberapa titik yang belum sepenuhnya pulih, namun secara umum jalan nasional di wilayah terdampak telah berfungsi kembali.
Ia menegaskan, bahwa kegiatan validasi data ini sangat penting, karena data menjadi fondasi utama dalam penanganan pascabencana. Data tersebut bersumber dari bawah dan dikumpulkan secara bertahap melalui jajaran Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta BNPB di daerah.
Data yang valid dan sinkron sanat diperlukan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta pemulihan layanan dasar.
Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan arah pandang dalam melakukan sinkronisasi data tersebut, khususnya terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Sibolga melaporkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah daerah Kota Sibolga telah berjalan dengan baik.
Untuk sektor kesehatan, Puskesmas Pembantu Hutabarangan di Kecamatan Sibolga Utara mengalami rusak berat sehingga pelayanan dipindahkan sementara ke rumah dinas Puskesmas Pembantu di kecamatan yang sama. Meski demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Pada sektor pendidikan, terdapat 4 (empat) SD dan 4 (empat) SMP yang terdampak. SMP Negeri 8 mengalami rusak berat, sehingga proses belajar mengajar dipindahkan sementara ke SMP Negeri 7 yang lokasinya berdekatan.
Terkait akses darat, Sekda menyampaikan bahwa jalan nasional telah kembali terhubung, namun masih terbatas karena adanya titik longsor pada ruas Sibolga–Tarutung.
Sementara itu, jalan provinsi yang menghubungkan Sibolga Utara dengan Sibolga Selatan hingga saat ini masih terputus total. Jalan tersebut merupakan akses menuju lokasi huntap dan hingga saat ini belum tertangani, namun telah dimasukkan ke dalam dokumen R3P untuk penanganan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Untuk sektor perekonomian, aktivitas pasar telah berjalan normal. Namun, keterbatasan distribusi barang menyebabkan kenaikan harga, yang juga berdampak pada wilayah lain khususnya di Kepulauan Nias seperti Kota Gunungsitoli, dan Kabuaten Nias, mengingat distribusi barang melalui Kota Sibolga.
Indikator lainnya seperti listrik, internet, dan LPG telah kembali normal. Namun, untuk BBM di SPBU masih terjadi kelangkaan dalam beberapa hari terakhir akibat gangguan pasokan, sehingga menimbulkan antrean panjang di masyarakat.
Lebih lanjut, Sekda juga melaporkan bahwa di Kota Sibolga terdapat 5 (lima) sungai yang memerlukan normalisasi. Saat ini, normalisasi telah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui PT WIKA pada Sungai Aek Doras, serta Sungai Sihopo-hopo dengan dukungan alat berat dari BNPB.
Selain itu, Pemerintah Kota Sibolga juga telah menetapkan SK Bantuan Stimulan BNBA yang ditandatangani oleh tiga pihak, yakni Wali Kota Sibolga, Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, dan Kepala Kepolisian Resor Sibolga.
Turut hadir mendampingi Sekda dalam zoom meeting validasi data tersebut, yakni Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga, Fadlan Satria Siregar, S.STP., serta PIC BNPB untuk Kota Sibolga M. Ismail, S.STP., dan Nicky Satria Harahap, S.H..***
Baca Juga :
Federasi Barongsai Sumut Apresiasi Kebijakan Budaya Inklusif Bupati Batu Bara di Pesta Tapai
