Silaturahmi PPASN Ungkap Kegelisahan Atas Struktur APBD Tapsel

Kegelisahan itu mereka ungkapkan di sela silaturahmi bertajuk buka bersama PPASN Tapsel yang dihadiri Pembina H. Syahrul M. Pasaribu, di Resto Natama Hotel Syariah, Minggu 2 Maret 2024 sore.

Ketua PPASN Tapsel Marasaud Harahap mengaku mengamati dampak yang akan dihadapi Pemkab Tapsel akibat besarnya lonjakan Belanja Pegawai yakni sekitar Rp200 miliar menjadi Rp739 miliar atau 48,20 % dan Belanja Barang Jasa Rp409 miliar atau 26,66 % dari keseluruhan belanja daerah di tahun 2025.

Sehingga, Belanja Modal berkurang dan hanya tersisa Rp89 miliar atau 5,80 % dari keseluruhan belanja sebesar Rp1,53 triliun lebih. Pengurangan Belanja Modal ini juga bagian dari dampak efisiensi atas tindak lanjut Inpres No 1 tahun 2025 dengan berkurangnya dana transfer sebesar Rp113 miliar.

Kondisi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa ini merupakan problem atau warisan dari pemerintahan Tapsel sebelumnya. Di mana salah satunya karena mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak selektif, hingga mencapai ribuan orang.

"Secara hitung-hitungan sederhana saja, pengangkatan ribuan PPPK sejak tahun 2021-2024 yang pengangkatannya berpuncak tahun 2023 dan 2024, praktis menyedot ratusan miliar anggaran dari APBD Tapsel untuk penggajiannya,

"Padahal di sisi lain sumber pendapatan baru yang signifikan bagi Tapsel tidak ada" kata Marasaud yang juga mantan Asisten III Setdakab Tapsel tersebut.

Dengan semakin mengetatnya anggaran yang tersedia di APBD, maka ke depan akan berpengaruh terhadap kemampuan pemkab untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya seperti di bidang pertanian dan perikanan dalam menunjang ketahanan pangan.

Lebih lanjut Marasaud pun menjabarkan tentang perbandingan struktur APBD Tapsel di dua periode kepemimpinan terakhir. Yakni saat dipimpin Syahrul M. Pasaribu maupun Dolly Pasaribu.

Di era Syahrul memimpin dalam kurun waktu 2017 sampai 2020, persentase Belanja Modal sebanyak 25,45% atau sebesar dari Rp1.3 tiliun lebih dari keseluruhan belanja Rp5.3 triliun lebih.

Sedangkan di kepemimpinan Dolly Pasaribu pada kurun waktu 2021 sampai 2024, realisasi Belanja Modal hanya 21,19% atau Rp1,2 triliun lebih dari keseluruhan belanja Rp6,1 triliun lebih.

Belanja Modal ini sendiri dominan dinikmati masyarakat karena peruntukkannya adalah untuk pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, jalan usaha tani dan bangunan-bangunan lain.

Sedangkan perbandingan Belanja Barang dan Jasa di dua periode kepemimpinan itu, 2017 sampai 2020 yaitu diperiode Syahrul Pasaribu adalah 18,99% atau Rp1 triliun lebih. Tahun 2021 sampai 2024 di kepemimpinan Doly Pasaribu sebesar 26,32% atau Rp1,6 triliun lebih.

Peruntukkan Belanja Barang dan Jasa ini meliputi, perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), makan minum, asuransi, gaji tenaga honor (THL), sewa gedung/ hotel dan belanja barang pakai habis lainnya.

Selanjutnya untuk Belanja Hibah, di era Syahrul tahun 2017-2020 sebanyak Rp96 miliar lebih atau 1,81%. Di zaman Dolly memimpin Tapsel Rp250 miliar lebih atau 4.08% dari belanja keseluruhan.

Jika menilik perbandingan struktur APBD di dua periode atau dalam rentang waktu empat tahun tersebut dapat disimpulkan, mana struktur anggaran yang programnya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat Tapsel.

"Di sisi lain, harapan rakyat dipimpin Bupati Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga lima tahun ke depan agar jauh lebih baik lagi teramat tinggi," imbuh Marasaud.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina PPASN Tapsel Samsul Bahri Siregar juga menyoroti kekurangcerdasan pemerintah sebelumnya dalam hal pengangkatan PPPK yang berimplikasi terhadap struktur APBD di empat tahun terakhir.

Ia tak menampik di masa kepemimpinan Syahrul pun memang ada melakukan pengangkatan PPPK yaitu tahun 2019 dan 2020, tapi rekrutmennya sangat selektif dan hanya ratusan orang saja.

Namun di bawah kendali Dolly, jumlah PPPK Tapsel justru membludak hingga menembus 2.926 orang dan diperkirakan masih akan bertambah lagi sekitar 600 orang (hasil seleksi tahap II formasi tahun 2024 yang diperkirakan bulan Juli 2025), sehingga berjumlah 3.526 orang

"Kita tidak alergi dengan PPPK bahkan kita setuju pengangkatannya sebanyak mungkin, tapi wajib dan harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah serta kemampuan daerah. Anggaran untuk ASN termasuk gaji PPPK bertambah, tapi sumber pendapatan daerah tidak bertambah malah di tahun 2025 ini DAU berkurang," sorot Samsul.

Pembina PPASN yang juga Bupati Tapsel dua periode (2010-2015 dan 2016 -2021) H. Syahrul M. Pasaribu juga mengaku prihatinan terhadap dinamika dan tantangan yang akan dihadap Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.

"Memang dengan semua kondisi yang ada hari ini, tidak mudah bagi seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk di Tapsel untuk menunaikan semua janji politiknya sewaktu kampanye," ujarnya.

Syahrul berpendapat, segenap perangkat daerah di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan harus mampu mengambil terobosan dan inovasi, termasuk dengan merasionalisasi struktur APBD 2025 serta mampu menghadirkan program pemerintah pusat dan provinsi dieksekusi di Tapanuli Selatan.

"Struktur APBD 2025 kurang ideal kalau hanya memuat Belanja Modal 5,8 % atau Rp89 miliar dari keseluruhan belanja daerah sebesar Rp1,5 triliun lebih, Belanja Modal yang merupakan program pembangunanbidealnya harus dikisaran 23 % dari keseluruhan belanja dari setiap tahunnya. Untuk dapat meningkatkan Belanja Modal di tahun 2025, maka disarankan dilakukan efisiensi belanja barang dan jasa serta belanja hibah," sebutnya.

Kepada seluruh PPASN Tapsel, Syahrul pun meminta agar supaya tidak berhenti memberi kontribusi dengan ide, saran dan masukan kepada pimpinan daerah dalam mengatasi struktur APBD agar lebih ideal dan memihak rakyat banyak.

Buka puasa bersama ini juga diwarnai dengan diskusi panjang, dan berharap ke depan Bupati Tapsel Gus Irawan dapat tempatkan pimpinan perangkat daerah yang berintegritas, kompeten dan menguasai bidangnya masing-masing.

Semua itu nantinya akan menjadi ikhtiar bersama dalam memajukan sekaligus mewujudnyatakan cita-cita 'Tapsel Kembali Bangkit' secara bertahap dan berkesinambunga seperti yang diharap-harapkan berbagai lapisan masyarakat. (mn.11)***