Tapsel.MitaNews.co.id | Fraksi Partai Golkar DPRD Tapanuli Selatan sangat menyesalkan banyaknya program pembangunan di APBD dan P-APBD tahun anggaran 2022 yang gagal diwujudnyatakan mengakibatkan serapan anggaran APBD tidak maksimal.
"Diperkirakan hanya terserap sekitar 85 %, sehingga terjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 di angka sekitar Rp300 miliar," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapsel, Andesmar Siregar, Senin (9/1/2023).
Itu dikatakannya saat konferensi pers bersama Ketua DPD Golkar Tapsel Rahmat Nasution, Sekretaris R. Boysandi Martua Pane, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel Zulkarnain Dalimunthe, Ali Adanan dan Derliana Siregar.
Kata Andesmar, program pembangunan yang tidak terlaksana itu berdampak buruk terhadap progres peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau terjadi SiLPA yang besar berarti ada dana yang menganggur (idle). Tidak ada yang diuntungkan dengan itu, malah akan merugikan rakyat.
"Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel berharap ini tidak terulang lagi di tahun 2023. Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran harus fokus dalam menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan di APBD," ungkapnya.
Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio
Fraksi Partai Golkar ikhlas menerima peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapsel tahun 2022 sebesar 70,92 poin yang untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara bergeser posisinya dari peringkat 21 ke 22 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
"Posisi kita digeser oleh Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dengan IPM 70,93 poin yang selama lima tahun terakhir selalu berada di bawah Tapsel," lanjut Andesmar.
Jika tadinya kegiatan pembangunan yang terprogram di APBD dan P-APBD 2022 mampu diserap dengan baik, maka capaian dan peringkat IPM Tapsel juga akan lebih baik. Posisi Tapsel minimal bertahan di peringkat 21 dan tidak tergeser Paluta.
Terkait tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat (Gini Ratio) yang menurun, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi. Walaupan faktanya tahun 2020 dengan skor 0,202 masih lebih baik dari tahun 2022 dengan skor gini ratio 0,209 yang penurunannya masih dimungkinkan lebih baik bilamana program ditahun 2022 dilaksanakan dengan baik.
*Dana Insentif Daerah*
Fraksi Partai Golkar juga ikhlas pada tahun 2023 ini tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan sejarah pertama kalinya selama delapan tahun terakhir. Memang, DID tidak hanya dimaksudkan untuk penambahan pendapatan daerah saja, apalagi Tapsel kapasitas fiskalnya relatif memadai.
"Tetapi perolehan DID itu merupakan sebuah momentum evaluasi diri bagi daerah atas hasil penilaian yang diberikan lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPK dan kementerian lainnya," sebut Andesmar.
DID adalah Dana Transfer Umum dari pemerintah pusat. Diberikan sebagai bentuk reward atau penghargaan kepada daerah yang pencapaian tata kelola keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan rakyatnya semakin membaik.
Namun demikian, masih terbuka peluang untuk memperoleh DID/Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan di tahun 2023 ini. Fraksi Partai Golkar berharap Bupati dan Wakil Bupati serius dan mengoptimalkan semua potensi untuk bisa memperolehnya.
Tahun 2023 DID/Insentif fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp 4 Trilyun dari total DID/Insentif fiskal sebesar Rp 8 triliun sesuai Perpres 130 tahun 2022. DID/Insentif fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pernah diperoleh Pemko Medan tahun 2022 sebesar Rp11,5 miliar lebih.
"Meskipun di tahun tersebut, Pemko Medan tidak memperoleh DID Reguler dan program DID/Insentif fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan seperti ini baru dimulai tahun 2021," ujar Andesmar melanjutkan.
*Banyaknya Pejabat yang Mundur*
Fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan selama kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran banyak penjabat yang mengundurkan diri. Yakni, Kadis Tenaga Kerja, Kadis Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Di tahun 2023 dan ke depannya, kejadian yang dapat memberi dampak kesan kurang baik bagi kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran ini tidak terulang lagi.
"Karena kondisi seperti itu tidak lazim dalam kepemimpinan daerah. Roda pemerintahan diharap berjalan dengan baik dan terbangun suasana harmoni tanpa ada yang merasa terdzolimi maupun tersakiti," nilai Andesmar.
Di tahun 2023 ini, Fraksi Partai Golkar berharap Bupati dan Wakil Bupati kompak berkolaborasi dengan semua stakeholders. Segera isi jabatan yang kosong sesuai kapasitas, kapabilitas dan kompentensi aparatur yang akan ditempatkan untuk mengisinya. Bukan dengan pendekatan kekerabatan atau pendekatan tertentu lainnya.
*Program Non APBD*
Fraksi Partai Golkar juga meminta Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran lebih rajin menjumpai dan mengupayakan program pembangunan dari Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat bisa didaratkan ke Tapsel, sebagaimana dilakukan kepemimpin sebelumnya selama ini.
Untuk akselerasi pembangunan, buktikan keseriusan membangun Tapsel dengan berbagai program di luar APBD. Artinya, Pemkab Tapsel harus mengejar/menghadirkan program tugas perbantuan/dekonstrasi dari provinsi dan pusat.
"Penilaian kami sepanjang tahun 2022 kemarin, program pembangunan di luar APBD itu relatif sangat minim," ujar Andesmar menyesalkan.
*Revisi RPJMD*
Fraksi Partai Golkar menyarankan kepempimpian Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran agar merevisi target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapsel tahun 2021-2026.
Saat ini pandemi Covid sudah melandai dan PPKM sudah dicabut, sedangkan RPJMD Tapsel 2021-2026 disusun di saat puncak pandemi Covid-19 yang ketika itu diprediksi akan berlangsung bertahun-tahun.
Karenanya, rencana capaian target program dirancang sangat rendah seperti IPM 70,12 s/d 71,95 (dirancang rata-rata tumbuh 0,37 poin) sedangkan RPJMD 2016 - 2020 sebesar 67,89 s/d 69,74 (dirancang rata-rata tumbuh 0,46 poin tetapi realisasinya 67,89 s/d 70,12 tumbuh rata-rata 0,56 poin).
Demikian juga penurunan kemiskinan RPJMD 2021-2026 dari 8,47 s/d 8,34 % (dirancang turun sangat rendah yakni 0,03 % pertahunnya, sedangkan RPJMD 2016-2020 realisasi rata-rata turun pertahunnya 0,67 %.
"Pada saat tahun 2023 inilah waktu yang tepat untuk melakukan revisi RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimungkinkan ketentuan yang berlaku," dorong Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapsel.
*Kemampuan Keuangan Daerah Membaik*
Ia melanjutkan, saat ini kondisi keuangan negara sudah membaik. Seperti tahun 2021, realisasi pendapatan negara mencapai 114,9 persen dan tahun 2022 sebesar 115,9 persen.
Sehingga kondisi keuangan yang membaik ini berimplikasi terhadap pendapatan daerah dari realisasi pembayaran dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah. Misalnya royalti dan pajak lainnya dibayarkan ke daerah dan membuat penerimaan keuangan daerah bertambah signifikan.
Covid sudah melandai dan pendapatan negara sudah dua tahun berturut-turut melebihi target. Sehingga pemerintah atasan merealisasi kurang bayar DBH di tahun-tahun sebelumnya kepada daerah. Jumlahnya cukup memadai dan berimplikasi terhadap kemampuan keuangan daerah yang semakin meningkat dengan bertambahnya penerimaan Tapsel yang dituangkan dalam A0BD.
Karena itu, pada P-APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 mendatang, diharapkan program yang disusun lebih memenuhi unsur keadilan dan pemerataan. Terlebih untuk daerah yang jauh dari pusat Ibu Kota Sipirok, utamanya pembangunan infrastruktur yang belum tertuntaskan tanpa mengabaikan program upaya lainnya dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
Program ini sangat mungkin dilakukan, karena alokasi APBD yang diperuntukkan untuk kelengkapan pembangunan perkantoran Bupati tidak membutuhkan anggaran yang besar lagi dengan selesainya tiga gedung kantor terakhir di tahun 2022, sehingga alokasi anggaran ke 15 kecamatan dapat ditingkatkan.
Catatan tahun 2022 dan harapan tahun 2023 ini sebagai perwujudan tupoksi Fraksi Partai Golkar selaku perpanjangan Partai Golkar di DPRD Tapsel yang juga salah satu pengusung utama pasangan Doly-Rasyid di Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.
"Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel mendukung setiap langkah-langkah Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat," tandas Andesmar mengakhiri. [mn.11]
Baca Juga : Pengoplosan BBM Bersubsidi, Ketua PETA Tanjungbalai Meminta Segera Tangkap Pelaku
