Padang Sidempuan.MitaNews.co.id | Mantan Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M. Pasaribu, SH menegaskan, cara jitu capai target RPJMD ketika pimpinan daerah mampu membangun soliditas, membentuk superteam dan bukan menjadi 'superman'.
Penegasan itu disampaikannya, saat berbicara di acara Kaderisasi Tingkat Dasar (KDT) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padang Sidempuan, di aula SMKS Abdi Negara Padang Sidempuan.
Kaderisasi dalam rangka menyongsong Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 ini digelar sejak 4 sampai 6 November 2022. Menghadirkan Syahrul Pasaribu sebagai narasumber tunggal dan oleh panitia diminta membawakan materi tentang reformasi birokrasi.
Syahrul yang juga Penasehat KAHMI Sumut itu mengatakan, kalau superteam diterapkan maka dalam mengisi jabatan struktural dan jabatan fungsional prinsip the right man on the right job atau berdasarkan kompetensi dan moralitas wajib diterapkan pimpinan.
"Bukan berdasarkan kedekatan ataupun keuntungan tertentu. Apabila prinsip-prinsip itu dilaksanakan, maka dari waktu ke waktu kesejahteraan rakyat akan dapat meningkat secara signifikan dan kemiskinan akan berkurang, sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara," katanya.
Bagi Syahrul, target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai apabila pimpinan daerah fokus dan mampu memilih skala prioritas program pembangunan yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya dan dieksekusi sesuai regulasi.
"Akan tetapi target tersebut tidak akan tercapai apabila kepala daerah sibuk dan fokus hanya pada pencitraan belaka," ungkap Syahrul.
Menurutnya, RPJMD itu penjabaran visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih disesuaikan dengan RPJMN/P dan RPJPN/P dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang "wajib diwujud nyatakan," untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan birokrasi adalah sebuah tatanan yang terdiri dari aparatur dan lembaga, yang bekerja dalam sebuah kerangka regulasi dan aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama tim dan pemberdayaan aparatur menjadi kunci utama keberhasilan kinerja.
Di masa lalu atau sebelum konsep reformasi birokrasi diterapkan pemerintah, semua kegiatan itu tersentralisasi ke pusat, sehingga kreasi dan inovasi daerah tidak berkembang. Akibatnya, tujuan yang ditarget sulit tercapai.
Sementara di era reformasi dan desentralisasi atau era otonomi daerah keadaannya sudah berbanding terbalik yaitu dibutuhkan prakarsa daerah. Hal ini yang harus dipahami pimpinan daerah di era sekarang ini.
Dalam melaksanakan program yang tertuang di RPJMD, untuk pencapaian targetnya seorang pemimpin tidak boleh seperti istilah jama-jama goreng atau pegang sana, pegang sini dan pegang situ tetapi tidak ada yang tuntas dan dapat dinilai secara terukur.
Juga jangan hanya program yang bersifat rutinitas dan seremonial atau untuk pencitraan saja tanpa didukung kinerja yang sukses, berhasil dan terukur. Setiap program harus dapat dinilai secara terukur dan yang dikerjakan harus ditujukan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.
"Keberhasilan itu, setiap saat akan dinilai oleh rakyat dan secara berkala akan dinilai oleh lembaga negara yang kompeten untuk itu," ujar Syahrul yang kini dilabeli masyarakat sebagai 'Bapak Pembangunan Tapsel'.
RPJMD panduan bagi seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apa yang tertuang di dalamnya harus dimengerti, dipahami, untuk kemudian diwujudnyatakan. Bukan sibuk pada kegiatan yang tidak substansial untuk mencapai target yang tertuang pada RPJMD.
Dalam reformasi birokrasi, penerapan teknologi menjadi hal wajib. Antara lain melalui program e-Government atau pelayanan berbasis aplikasi. Sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
Syahrul sendiri di akhir periode kepemimpinannya, telah berhasil menerapkan sistem berbasis digital sebanyak 12 aplikasi. Terakhir dalam rangka membantu pelaku UKM dan IKM melauncing e-poken bekerjasama dengan Bank Sumut pada 15 Februari 2021 sebagai tindaklanjut penerapan Perbub No.32 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Tapanuli Selatan.
"Pembangunan yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka seorang pemimpin harus sering turun ke rakyat dan secara berkala melakukan evaluasi program sehingga pada pelaksanaannya tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu," ujarnya.
Dua periode menjabat Bupati Tapsel (2010-2015 dan 2016-2021), Syahrul mengaku selalu menjadikan rakyat sebagai urat nadi kepemimpinannya. Sampai dengan saat ini, tidak lagi menjabat Bupati, ia selalu berupaya agar senantiasa bermanfaat bagi rakyat dan daerah.
Wakil Ketua Wantim Golkar Sumut itu lantas menegaskan, makna yang dapat diambil dalam rangka memperingati hari Pahlawan ke-77 ini adalah agar setiap pimpinan menerapkan keteladanan, kejujuran (tidak munafik), gigih dan pantang menyerah dalam situasi atau kondisi apapun.
"Karena seorang pemimpin itu harus selalu berbuat untuk rakyat sebagaimana dilakoni para pejuang bangsa Indonesia pada 10 November 1945 di Kota Surabaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia," tegasnya.
Menjawab berbagai pertanyaan dan pernyataan peserta diklat tentang kepemimpinan selama menjabat Bupati Tapsel, Syahrul menuturkan biarlah bumi dan rakyat Tapsel yang menilai kinerja selama dua periode kepemimpinannya.
"Alhamdulillah wa syukurillah, secara umum semua berjalan sesuai dengan target dan hasilnya sudah sama-sama kita nikmati saat ini,” ucap Syahrul Pasaribu.
Kepada pengurus dan kader GMNI, Syahrul berpesan agar memanfaatkan masa muda dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Pertajam diri lewat GMNI yang dikenal sebagai organisasi berwatak nasionalis dan pejuang bercirikan marhaenisme.
“Suatu saat nanti, ini akan sangat berguna. Kalian yang lahir dari pengkaderan ini, akan sangat dibutuhkan bangsa kita lewat pengabdian seperti Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota Legislatif, Pengusaha dan lainnya,” pungkas Syahrul.
Sebelumnya, Ketua DPC GMNI Fikri Haikal Harahap dan Sekretaris Fahmi Yahya Damanik melaporkan, kaderisasi tingkat dasar ini diikuti anggota dari Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan.
"Tema yang kita usung dalam diklat ini adalah ‘Manifestasi Marhaenisme Dalam Semangat Gotong Royong dan Tercapaianya Persatuan Kesatuan," jelas mereka. [mn.11]
Baca Juga : IMM Sumut : Saling Membusukkan sesama Jendral Polri tidak Layak Dipertontonkan