Tak Berhenti di Gratis, Faisal Hasrimy Pastikan UHC Bobby 2026 Responsif dan Terawasi
Zulfikar Tanjung
Mitanews.co.id ||
Program berobat gratis yang cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukanlah titik akhir kebijakan kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Memasuki tahun 2026, Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang menjadi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution justru memasuki fase baru: penyempurnaan mutu, pengawasan ketat, dan sistem layanan yang responsif terhadap keluhan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Dr. Muhammad Faisal Hasrimy melalui Sekretaris Dinas, Hamid Rijal, dalam temu pers awal tahun yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (21/1/2026).
Menurut Hamid, arah kebijakan 2026 sejalan dengan penegasan Kepala Dinas Muhammad Faisal Hasrimy bahwa UHC tidak boleh berhenti pada angka cakupan, melainkan harus terasa kualitasnya di lapangan.
“Program ini sudah berjalan sejak 2025. Tahun 2026 adalah fase penyempurnaan. Kita dengarkan keluhan masyarakat, kita evaluasi layanan, dan kita perkuat sistem pengaduan kesehatan yang bisa diakses 24 jam,” ujar Hamid, menyampaikan sikap resmi Dinkes Sumut.
*(Capaian Impresif)*
UHC Prioritas Sumut memang mencatat capaian yang impresif. Dua tahun lebih cepat dari target, Pemprov Sumut berhasil menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk dengan tingkat kepesertaan mencapai 100 persen dan rasio keaktifan 98,6 persen.
Sebanyak 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik kini menjadi bagian dari jejaring pelayanan kesehatan UHC di seluruh kabupaten dan kota.
Namun, bagi Faisal Hasrimy, capaian angka bukanlah garis akhir. Dalam berbagai forum internal, ia menekankan bahwa keberhasilan sejati UHC terletak pada kecepatan respons, keramahan layanan, dan kepastian pasien ditangani tanpa hambatan administratif, terutama dalam kondisi darurat.
Untuk itu, Dinas Kesehatan Sumut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mutu Pelayanan, yang bertugas melakukan evaluasi langsung terhadap fasilitas kesehatan mitra. Satgas ini tidak hanya bekerja reaktif, tetapi juga melakukan pengujian standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit secara berkala.
“Terkait kasus penolakan pasien yang sempat viral, kami sudah turun langsung ke rumah sakit, melakukan klarifikasi, menguji SOP, dan dari situ akan ditarik rekomendasi kebijakan,” kata Hamid.
Langkah ini menunjukkan bahwa di bawah arahan Faisal Hasrimy, Pemprov Sumut tidak menutup mata terhadap kritik publik. Sebaliknya, kritik dijadikan instrumen koreksi untuk memperkuat sistem.
*(Bukan Janji Politik)*
Gubernur Bobby Nasution sendiri sejak awal menegaskan bahwa UHC Prioritas bukan sekadar janji politik, melainkan wujud kehadiran negara dalam situasi paling krusial: saat warganya membutuhkan pertolongan medis.
Karena itu, rumah sakit mitra yang tidak memenuhi standar layanan akan dievaluasi, bahkan berpotensi dikenai sanksi.
“Seluruh 15,3 juta penduduk Sumatera Utara harus mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualitas,” demikian garis kebijakan yang terus dikawal oleh Dinas Kesehatan Sumut.
Dengan pendekatan ini, UHC Sumatera Utara memasuki babak baru: bukan hanya menjamin siapa yang ditanggung, tetapi memastikan bagaimana rakyat dilayani.
Di titik inilah, peran teknokratis Faisal Hasrimy menjadi krusial—menjaga agar komitmen politik Bobby Nasution tetap hidup, bekerja, dan dirasakan hingga ke ruang perawatan rumah sakit.(penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)***
Baca Juga :
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pemko Sibolga Gelar Uji Publik Data Rumah Rusak Pascabencana
