Tak Hanya Periksa Seluruh Kades, Mahasiswa juga Desak Kejatisu Panggil Camat Huragi

Dalam aksinya, mereka mendesak Kejati Sumut segera memanggil dan memeriksa seluruh kepala desa se-Kecamatan Hutaraja Tinggi yang diduga terlibat penyimpangan dana desa.

Koordinator aksi, Mauludin Gufron Hasibuan, menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Kejati Sumut merupakan bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum di daerah. Ia menilai, selama ini dugaan korupsi dana desa di Kecamatan Hutaraja Tinggi tidak pernah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum setempat.

“Kami meminta agar seluruh kepala desa se-Kecamatan Hutaraja Tinggi segera dipanggil dan diperiksa secara berkala. Kami menduga praktik korupsi dilakukan secara masif dan terstruktur,” ujar Mauludin dalam orasinya.

Dalam tuntutannya, massa meminta Kejati Sumut tidak hanya memeriksa kepala desa, tetapi juga camat di Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Mereka mendesak agar para pihak yang terbukti terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka guna menimbulkan efek jera.

Mauludin juga menyampaikan dugaan adanya konspirasi antara pemangku kebijakan, birokrasi, pengusaha, dan aparat penegak hukum di Padang Lawas, sehingga hukum dinilai tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

“Penegakan hukum di Padang Lawas kami duga sudah seperti mainan. Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” katanya.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait tuntutan massa aksi tersebut.

Sementara itu, Plt Camat Huragi, Riswan Edi P. Daulay S.Pd saat dikonfirmasi Jumat 13 Februari 2026 melalui pesan WhatsApp perihal aksi tersebut terkesan tertutup dan tidak mau menanggapi pernyataan mahasiswa yang menyebut dirinya dalam aksi tersebut.***