Laporan Balyan Kadir Nasution
TAPANULI SELATAN, Mitanews.co.id | Warga Luat atau kawasan Doloksordang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Provinsi Sumatera Utara atau Sumut menginginkan tumbuhnya pemerataan dan rasa keadilan dalam penerapan alokasi pembangunan di daerah itu, khususnya di desa/dusun terpencil, terisolir, terbelakang, tertinggal dan termarginal, sebagaimana 11 (sebelas tahun) belakangan warga Doloksordang merasakan pemukiman mereka luput dari sentuhan pembangunan infrastruktur, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.
Lihat saja kondisi badan jalan kabupaten jurusan Bungabondar – Gadu – Barnangkoling, Kecamatan Sipirok yang rusak parah bahkan tidak bisa dilalui kenderaan bentuk apapun termasuk kenderaan bermotor pada musim hujan karena berlumpur tebal dengan perencanaan alignement vertical yang tidak memenuhi standard perencanaan jalan kabupaten, sehingga sangat memaksa dan menimbulkan kerusakan fatal bagi kendaraan truck coldiesel yg menjadi alat transportasi barang dan orang yang selalu menjadi tumpangi masyarakat untuk beraktifitas ekonomi dari dan menuju wilayah Doloksordang.
Kehadiran pemerintah Kabupaten Tapsel, dalam hal ini Bupati, DPRD, para Asisten, para Kadis/Kaban) di daerah tersebut terkesan tidak memahami UUD-1945 yaitu melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, masyarakat di wilayah berpenduduk diperkirakan lebih dari 3.223 jiwa tersebut diprediksi bakal semakin terhimpit berkepanjangan.
Ini terlihat dari semakin sulitnya roda perekonomian, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran dan smakin tingginya kelompok anak putus sekolah yang dirasakan warga Luat Doloksordang, bahkan makin menjadi-jadi pada beberapa waktu terakhir ini tanpa mendapat perhatian dari pengambil kebijakan di Kabupaten Tapsel.
Seperti kejadian di jalan jurusan Bungabondar – Gadu – Barnangkoling km 11+000, Kecamatan Sipirok pada Ahad (13/03/2022), warga masysrakat harus rela menarik/menyeret kendaraan truck coldiesel yang tidak sanggup melewati pendakian, tikungan tajam dan lumpur tebal, padahal seyogyanya, justru manusia dan baranglah yang berada di atas truk tumpangan mereka untuk keluar dari jebakan lumpur tebal untuk sampai ke pemukiman atau keluar ke pusat pasar untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari warga.
Kabupaten Tapsel yang mewilayahi kawasan Luat Doloksordang atau biasa pula dengan sebutan Luat Harangan (pemukiman hutan), terasing dan tebelakang, kelihatannya tidak punya rasa malu dengan adanya enam desa yang warganya merasa menderita akibat ketidakperdulian, bahkan tutup mata dengan penderitaan yang katanya juga sadar sebagai wajib pajak PBB dan retribusi daerah, jelas jumlah penduduknya, jelas wilayahnya sebagai desa/dusun dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.
Salah seorang warga Doloksordang yang bermukim di Kota Padangsidimpuan menilai pemkab Tapsel lebih mementingkan penggelembungan pundi-pundi mereka dan gemar berfoya-foya dengan cara memurk-up alokasi anggaran yang digunakan untuk pertamanan yang mencapai Rp 20 milyar per tahun anggaran pada lokasi perkantoran megah di Situmba/Kilang Papan, Kecamatan Sipirok yang sifatnya hanya berupa perawatan dan perbaikan, dibandingkan dengan urgensi penggunaan anggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan transportasi masyarakat yang sangat vital untuk menghidupi warga Luat Doloksordang atau Luat Harangan melalui upaya perbaikan secara total infrastruktur terutama jalan kabupaten dari dan ke Luat Doloksordang.
“Akibat kerusakan jalan kabupaten Bungabondar – Gadu – Barnangkoling di Kecamatan Sipirok yang kondisinya rusak berat dan tertutup pada musim hujan menyebabkan sekelompok masyarakat terpaksa menarik/menyeret mobil truk yang berfungsi menjadi kendaraan angkutan umum (baik orang maupun barang) ke dan dari Luat Doloksordang. Ini sudah menjadi kegiatan penumpang jika tumpangan mereka bertemu dan harus melewati badan jalan yang hancur karena rusak berat,” ujar aktifis perduli masyarakat Luat Doloksordang , Ir. H. Asman Hutasuhut, MM saat dikonfirmasi Senin (14/03/2022) malam.
Menurutnya, sebagai pejabat di pemkab Tapsel, anggota DPRD, Camat, Dinas PUPR, Bupati, para Asisten, para Kadis/Kaban dan pejabat yang berkomprten lainnya seharusnya punya rasa malu dengan kondisi jalan di Luat Doloksordang. Saat ini tidak obahnya para petinggi Tapsel bagai senang dan tersenyum di atas penderitaan masyarakat Luat Doloksordang yang hingga saat ini belum pernah merasakan nikmatnya kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 76 tahun lebih itu.
“Seperti yang anda lihat di WhatsApp Group (WAG) KORIDOR, masyarakat baik yang di pemukiman Luat Doloksordang maupun yang ada di perantauan, sudah menyarankan dilaksanakannya aksi unjurasa guna menyampaikan aspirasi yang menuntut hak untuk ikut mendapatkan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur jalan kabupaten di Luat Harangan, tetapi kita masih berupaya untuk menjadikan itu sebagai pilihan terakhir jika sudah berbagai upaya dilakukan tidak juga ada respon dari pemerintah,” kata Hutasuhut.
Di akhir konfirmasinya itu, dia mengatakan, akan ada waktu yang tepat menyampaikan aspirasi dengan aksi unjukrasa damai bila upaya-upaya lobby dan upaya temu ramah dari beberapa masyarakat dengan pihak pemerintah dan anggota DPRD nanti tidak menemukan kesepakatan mewujudkan perbaikan instruktur jalan itu.
Baca juga : Pengecoran Kanopi Masjid Baitu Al-Mannan, Warga Subulussalam Gelar Gotroy Ketiga