UHC Bobby Masuk Fase Kedua: Faisal Hasrimy Perkuat Kapasitas dan Mutu
Oleh Zulfikar Tanjung
Mitanews.co.id ||
Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak berhenti pada keberanian meluncurkannya. Ujian sesungguhnya justru dimulai ketika kebijakan itu berjalan dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Program Universal Health Coverage (UHC) yang digagas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kini berada pada fase tersebut.
Setelah akses dibuka seluas-luasnya, tantangan berikutnya adalah memastikan sistem tetap mampu melayani dengan bermutu dan berkelanjutan.
Dalam konteks inilah peran Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy menjadi kunci.
Sekretaris Dinas, Hamid Rijal, dalam temu pers di Kantor Gubsu di Medan, Kamis (29/1) memaparkan hal itu. Ini yang kedua kalinya Dinkes hadir konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut pada awal tahun ini.
Intinya Faisal Hasrimy tidak tampil dengan retorika besar, tetapi dengan pendekatan teknokratis yang membaca dampak UHC secara jujur.
Lonjakan jumlah pasien di sejumlah rumah sakit rujukan—dengan tingkat keterisian tempat tidur melampaui 80 persen—dipahami bukan sebagai masalah semata, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang berhasil membuka akses kesehatan.
Sikap inilah yang menandai UHC Sumut memasuki fase kedua: fase penguatan kapasitas dan sumber daya manusia.
Penambahan ruang rawat inap, perluasan unit gawat darurat, penguatan ICU, hingga perekrutan dokter dan tenaga kesehatan bukan sekadar respons reaktif, melainkan upaya sistematis agar layanan tidak kolaps oleh beban sendiri.
Dukungan anggaran untuk kontrak dokter spesialis menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami UHC bukan kebijakan murah, tetapi investasi sosial jangka panjang.
Langkah lain yang patut dicatat adalah pengembangan layanan kesehatan regional. Dengan membagi beban layanan berdasarkan kawasan—pantai timur, dataran tinggi, kawasan pariwisata, dan penguatan layanan di Medan—pemerintah berusaha memutus ketergantungan berlebihan pada beberapa rumah sakit besar.
Regionalisasi ini adalah koreksi struktural terhadap pola rujukan yang selama ini terlalu sentralistik.
Tak kalah penting, Faisal Hasrimy juga menempatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama—puskesmas dan klinik—sebagai fondasi sistem.
Selama bertahun-tahun, FKTP kerap dipandang sekadar pintu masuk administratif.
Kini, melalui penguatan layanan dasar, FKTP didorong menjadi filter utama agar rumah sakit fokus pada kasus-kasus yang memang membutuhkan layanan lanjutan.
Namun, keberanian paling menentukan justru terlihat pada komitmen menjaga mutu. Peringatan kepada rumah sakit mitra yang tidak memenuhi standar layanan mengirimkan pesan tegas: UHC tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Akses luas harus berjalan seiring dengan disiplin standar.
Pada akhirnya, UHC Bobby Nasution tidak hanya ditopang oleh keputusan politik, tetapi oleh kerja teknokratis yang konsisten.
Di titik ini, kepemimpinan Dr Faisal Hasrimy memperlihatkan bahwa kebijakan populis dapat tumbuh menjadi sistem yang matang—asal dikawal dengan data, ketegasan, dan kesetiaan pada tujuan pelayanan publik.
Jika fase pertama UHC adalah keberanian, maka fase kedua adalah kedewasaan dalam mengelola keberhasilan itu sendiri.(Penulis bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)***
Baca Juga :
Deklarasi Olala, Mantan Kadis Diknas Sergai Joni Walker Manik Ditetapkan Jadi Ketua
