Wakili Gubernur Sumut, Efendi Pohan Tekankan Musrenbang Berbasis Data dan Sinkron dengan Program Prioritas Provinsi
SAMOSIR.Mitanews.co.id ||
Perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terarah, berbasis data, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal itu ditegaskan Ir. Efendi Pohan, MA saat mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027.
Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi, dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” tersebut digelar di Sopo Bolon HKBP Pangururan, Rabu (11/3/2026).
Dalam arahannya, Efendi menegaskan bahwa forum Musrenbang bukan sekadar ruang menyampaikan usulan, tetapi menjadi wadah strategis untuk merumuskan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Peserta Musrenbang diharapkan memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan fakta dan data yang jelas agar program yang dirancang tepat sasaran,” ujar Efendi.
Ia juga menekankan bahwa arah pembangunan tahun 2027 harus mengusung pendekatan Result Based Leap, yakni pembangunan yang berorientasi pada capaian hasil nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan tahun 2027 tidak boleh sekadar rutinitas tahunan. Kita harus mendorong lompatan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Infrastruktur Jalan Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Efendi juga menyinggung pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang selama ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah provinsi.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara bertahap terus meningkatkan kualitas jalan provinsi di berbagai wilayah untuk memperkuat konektivitas antar daerah.
“Berdasarkan data pemerintah provinsi, hingga saat ini sekitar 75 persen ruas jalan provinsi telah dikerjakan melalui berbagai program pembangunan,” jelas Efendi.
Meski demikian, ia meminta Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyampaikan data yang akurat mengenai kondisi ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan terarah.
“Data yang akurat dari pemerintah daerah sangat penting agar pembangunan jalan provinsi dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Prioritas Pembangunan Sumatera Utara
Lebih lanjut, Efendi menjelaskan bahwa arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini difokuskan pada sejumlah program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi antara lain:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Pemerintah provinsi mendorong penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Program peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di Sumatera Utara.
2. Penguatan ekonomi masyarakat
Pemerintah provinsi juga fokus pada penguatan sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan nilai tambah produk lokal.
3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta akses transportasi menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperlancar distribusi barang dan jasa antar wilayah.
4. Pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial
Pemerintah provinsi juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan
Selain pembangunan fisik, pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurut Efendi, seluruh program tersebut harus menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan di tingkat kabupaten agar tercipta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
“Semua rencana kerja yang dibahas dalam Musrenbang ini harus selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan skala prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan yang memberikan masukan terhadap arah pembangunan daerah.
Melalui forum tersebut diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir dapat disusun secara lebih terarah, berbasis data yang akurat, serta selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
Baca Juga :
Musrenbang RKPD 2027 Samosir: Bupati Tegaskan Usulan Program Harus Menjawab Kebutuhan Nyata Warga
