Wali Kota Binjai Hadiri Konsultasi Publik RKPD Sumut 2027, Gubernur Tekankan Komitmen Jaminan Kesehatan
BINJAI.Mitanews.co.id ||
Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P. Diponegoro, Kamis (29/1).
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Memperkuat Daya Saing Wilayah, serta Mendorong Transformasi Ekonomi Daerah”.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya komitmen serius seluruh kepala daerah untuk menjadikan program jaminan kesehatan sebagai prioritas utama dan berkelanjutan.
Ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak menyukseskan program jaminan kesehatan sebagai agenda kerja utama di daerah masing-masing.
Bobby juga menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam pencapaian target kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, tanggung jawab jaminan kesehatan tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Target BPJS ini bukan hanya yang dibayari oleh pemerintah.Pelaku usaha, pemilik pabrik, dan penyedia lapangan kerja harus aktif memastikan seluruh buruh dan karyawan mereka ter-cover BPJS,” tegas Bobby.
Ia mengungkapkan masih ditemukannya ketimpangan di lapangan, di mana pekerja sektor swasta justru masuk dalam kuota BPJS yang dibiayai pemerintah, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gubernur Sumut mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta aparat penegak hukum.
BPJS diharapkan lebih proaktif melakukan pengawasan langsung ke lapangan, sementara Kejaksaan dan Kepolisian turut memantau kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jaminan kesehatan bagi para pekerjanya.
Bobby menegaskan, berdasarkan regulasi ketenagakerjaan, tanggung jawab atas kesehatan pekerja merupakan kewajiban penuh penyedia lapangan kerja.
Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program jaminan sosial tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap terwujud keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kota Binjai, sehingga transformasi ekonomi daerah pada tahun 2027 dapat berjalan seiring dengan penguatan perlindungan sosial.
Sementara itu, Wali Kota Binjai menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program pembangunan di tingkat kota dengan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta percepatan transformasi ekonomi di Kota Binjai.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta unsur terkait lainnya.***
Baca Juga :
Lurah Teladan Barat Gandeng PT Pertani untuk Fasilitasi UMKM
