Warga Sigambo-gambo Demo Tolak Penonaktifan Kades

Mereka memprotes kebijakan Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta melalui Dinas PMD Tapteng yang telah menonaktifkan Kepala Desa mereka Apre Manalu tanpa alasan yang jelas.

Aksi protes warga tersebut pun langsung mendapat tanggapan serius dari Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu, yang meminta Pj Bupati Tapteng agar tidak memantik api ditengah-tengah masyarakat saat ini. 

Apalagi kata Kiyedi, ditengah kondisi masyarakat saat ini pasca Pemilihan Legislatif dan Presiden. Seperti diketahui, pengaruh Pemilu ditengah-tengah masyarakat sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena berbeda pilihan.

Harapannya, warga yang sebelumnya telah terkotak-kotak karena Pemilu, harus disatukan kembali, bukan malah menciptakan polemik dengan menonaktifkan Kepala Desa pilihan masyarakat.

"Kami dapat informasi bahwa masyarakat tidak setuju terkait permasalah itu (penonaktifan kades, red). Jadi saya tadi diskusi juga dengan Kepala Desa bahwa katanya dalam waktu dekat APDESI akan melakukan komunikasi dengan Pj Bupati terkait permasalahan itu. Pastinya masyarakat demo karena dinonaktifkannya kepala desanya. Dasarnya apa, sampaikan dong, jangan hanya gara-gara sentimen pribadi saja," jelas Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu.

Kiyedi pun meminta Pj Bupati Tapteng dan Ketua APDESI Tapteng untuk segera mengakomodir tuntutan warga Desa Sigambo-gambo yang menolak penonaktifan Kepala Desa mereka. Karena menurutnya, keputusan penonaktifan tersebut akan memicu polemik baru ditengah-tengah masyarakat.

"Kami minta kepada PJ Bupati, dan juga APDESI, kami tunggu bagaimana penyelesaiannya. Saya ingatkan kembali, jangan menyiramkan bensin ke api yang menyala, nanti semakin runyam jadinya. Capek kita nanti, jadi sama-sama capek, apalagi ketika nanti masyarakat sudah bersuara," tukasnya.

Tak hanya itu, Kiyedi yang juga Ketua DPD NasDem Tapteng itu juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sigambo-gambo, agar tetap menjaga kekondusifan.

"Kita berharap kepada masyarakat untuk menjaga kekondusifan. Tapi kalau seandainya penonaktifan ini tidak berdasar, saya ketua DPRD akan mendukung apa yang di sampaikan oleh masyarakat, apa yang memang akan diperbuat oleh masyarakat demi terciptanya keadilan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah ini," harapnya.

Kiyedi berjanji, akan mencoba menelusuri alasan penonaktifan Kades Sigambo-gambo, dan berharap penonaktifan tersebut bukan karena unsur sentimen pribadi, sehingga menciptakan sebuah persoalan yang sebenarnya tidak pernah ada.

"Kita akan laksanakan tupoksi kita sebagai lembaga pengawasan, melihat permasalahannya apa, apakah karena sentimen pribadi, apakah memang berkaitan dengan hal-hal tugas dan pekerjaan dari kepala desa. Jadi, jangan ciptakan yang tiada itu menjadi ada, ataupun jangan mengada-adakan permasalahan," tegasnya mengakhiri.(MN.16)***