Syahrul Pasaribu: Bumi Dan Air Bukan Warisan, Tetapi Pinjaman Dari Anak Cucu

Pesan itu diutarakannya, saat memenuhi permintaan NGO GJI (Green Justice Indonesia) menyampaikan testimoni tentang pelestarian hutan melalui program perhutanan sosial dan tanaman kopi pada acara peresmian Rumah Produksi Kopi di Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Jumat, (28/8/2026).

Momentum tersebut sekaligus menandai ekspor perdana 2,5 ton kopi Robusta Marancar ke Singapura.

“Dulu motto kita, bumi dan air adalah warisan nenek moyang kita. Ketika saya Bupati Tapsel, mengubahnya menjadi bumi dan air ini bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu kita,” kata Syahrul.

Mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) dua periode itu mengatakan perbedaan istilah tersebut bukan sekadar soal bahasa. Warisan, kata dia, dapat dianggap sebagai hak untuk menggunakan dengan sebebasnya. Sedangkan pinjaman membawa konsekuensi atau kewajiban untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

Prinsip atau filosofi itu diterapkan Syahrul saat memimpin Kabupaten Tapanuli Selatan selama sepuluh tahun.

Berbicara tentang lingkungan, Syahrul mengatakan, pelestarian lingkungan telah dilakoninya selama memimpin Tapsel seperti memperjuangkan "local wisdom Hatabosi" semangat menjaga kelestarian lingkungan di Kecamatan Marancar yang sudah berlangsung satu abad lebih, agar mendapat pengakuan dari negara.

"Syukur, pada 21 Desember 2020 akhirnya mendapat pengakuan dari negara dengan pemberian trofi Kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI," ujarnya.

Syahrul juga mengungkapkan, jauh sebelum kalpataru diperoleh, upaya melestarian lingkungan telah dilakukan diawal kepemimpinannya selaku Bupati Tapsel, yaitu sejak tahun 2011 melalui surat Bupati Tapsel no.522/4948/2011, mengusulkan berbagai kelompok masyarakat agar turut serta dalam program Perhutanan Sosial kepada Menteri Kehutanan.

Zulikifli Hasan, Menteri Kehutanan ketika itu, pada 3 November 2013 hadir di Marancar dengan acara Perhutanan Sosial yaitu penyerahan SK pencadangan HTR (Hutan Tanaman Rakyat), HD (Hutan Desa) dan KBR (Kebun Bibit Rakyat) yang dirangkai dengan pencanangan gerakan penanaman 1 miliar pohon.

Dengan berbagai upaya itu, akhirnya tahun 2017 dan 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) Maju Mandiri di desa Marancar Julu, LPHD Sugi Natama di Desa Sugi, LPHD Permata Hijau di Desa Marancar Godang dan LPHD Kolam Indah di Desa Gunung Binanga.

"Dari berbagai upaya itulah yang menjadi dasar terlaksananya acara kita hari ini," kata Syahrul.

Ia juga meminta pengembangan kopi tidak dipisahkan dari upaya menjaga bentang alam Batang Toru yang kaya akan flora dan fauna utamanya dengan ditetapkannya pongo tapanuliensis (Orangutan tapanuli) sebagai spesies langka pada tahun 2017 oleh negara yang juga wajib dijaga keberadaannya.

Syahrul juga mengungkapkan, mengingat nilai strategis yang terdapat di landscap atau ekosistem Batangtoru yang membentang di tiga Kabupaten yaitu Tapsel, Taput dan Tapteng dengan luas 150 ribu hektar, pada 23 Februari 2018, menginisasi workshop di kantor Bupati Tapsel yang melibatkan ketiga pemerintah daerah dengan nara sumber Dirjen KSDAE Kementerian LHK Wiratno, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba.

Workshop dengan tema "Pelestarian Ekosistem Batangtoru dalam Mendukung Konservasi Orangutan Tapanuli Selaras dengan Sumber Daya Alam" diikuti berbagai lembaga dan perguruan tinggi seperti LIPI, IPB dan USU.

NGO pemerhati lingkungan dan perusahaan yang beririsan dengan bentang alam Batangtoru seperti PT SOL (Taput), PLTA Sipansihaporas (Tapteng) dan Tambang Emas Martabe, PTPN Batangtoru dan NSHE pengembang PLTA Simarboru juga menjadi peserta Workshop.

Sedangkan dari Pemprovsu diikuti Bappedasu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan serta dari BKSDA, BPDAS dan BPKH Wil-1 Medan.

Kesimpulan dari workshop tersebut, telah melahirkan 9 butir komitmen bersama yang pada intinya mendukung dan berperan untuk menjaga ekosistem Batangtoru.
Sedangkan yang berkaitan dengan komoditas kopi, Syahrul menilai sebagian kopi berkualitas yang selama ini dikenal dari Tapanuli Selatan berasal dari Sipirok, khususnya Arabika Sipirok.

"Kopi Arabika Siprok telah mengantongi Sertifikat Indikasi Geografis (IG) tahun 2018 atas aroma dan rasa spesifiknya dari Kemenkumham, setelah sebelumnya di tahun 2015 kita bentuk MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) sebagai wadah perjuangan untuk mendapatkan sertifikat IG Arabika Sipirok," ujarnya.

Namun, sertifikat itu tidak bersifat permanen. Artinya, setiap periode akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan kopi arabika Sipirok. Kalau tidak lulus evaluasi, sertifikatnya bisa dicabut. Syahrul pun meminta hal itu diperhatikan dan diseriusi oleh pemangku kepentingan.

Ia kemudian mengapresiasi pendampingan Green Justice Indonesia terhadap petani kopi robusta di Marancar. Ia juga meminta program perhutanan sosial diperluas agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak hutan.

"Saya juga berharap agar seluruh stakeholders, berjuang untuk mendapat IG (Indikasi Geografis) kopi robusta Marancar dari negara," ujar Syahrul.

Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu yang diwakili Sekda Sofyan Adil Siregar, mengatakan pemerintah daerah ingin kopi Tapsel naik kelas. Petani tidak lagi hanya menjual green bean, tetapi menghasilkan produk siap konsumsi dengan nilai tambah.

“Rumah produksi kopi yang kita resmikan hari ini adalah langkah nyata stakeholders dalam hal ini NGO Green Justise Indonesia untuk menaikkan derajat dan kualitas produk kopi lokal, untuk itu kami ucapkan terimakasih," katanya.

Rumah produksi itu diharapkan menjadi pusat pengolahan, inovasi, pembelajaran dan inkubator bisnis. Pemerintah daerah juga siap mendukung regulasi serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Sofyan mengatakan pengembangan kopi perlu berjalan bersama pemulihan lingkungan. Riset lanskap Batang Toru yang diinisiasi BKSDA dengan melibatkan UGM, ITB dan USU beberapa waktu lalu, menurut dia, harus dikaitkan dengan pemulihan ekonomi masyarakat.

Bencana pada akhir 2025 turut memukul ekonomi Tapanuli Selatan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 disebut turun dari 5,2 persen menjadi 2,4 persen.

Pariwisata, kata Sofyan, dapat menjadi salah satu pengungkit pemulihan. Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), kopi berbasis agroforestri dan wisata kuliner kopi merupakan potensi yang bisa dikembangkan tanpa mengorbankan lingkungan.

“Jaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita, demi masa depan generasi mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Green Justice Indonesia Panut Hadisiswoyo, mengatakan pertanian dan perlindungan hutan harus berjalan beriringan. Skema wilayah kelola rakyat dan hutan kemasyarakatan dikembangkan untuk tujuan itu, dengan kopi salah satu komoditas utama.

Kini, rumah produksi, mesin pengolahan dan bibit ungggul telah tersedia. Pasar juga mulai terbuka termasuk pembeli dari Singapura (no filter) dan pengusaha kopi Natic dari Medan.

Panut juga mengatakan kopi Tapsel telah disajikan dalam penerbangan Garuda Indonesia dan dipromosikan dalam forum ekonomi Eropa.

Ekspor perdana 2,5 ton kopi Marancar berasal dari empat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan satu Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok itu mengelola 600 hektare lebih hutan produksi.

Keempat LPHD tersebut adalah Marancar Julu, Marancar Godang, Sugi dan Gunung Binanga, bersama KTH Gapuk.

Skema pengelolaan hutan desa itu telah dirintis sejak Syahrul menjabat bupati yang menurut Panut juga sebagai tokoh konservasi atau sosok yang perduli dengan kelestarian lingkungan.

"Dalam skema pengelolaan hutan desa ini, masyarakat dapat menanam kopi, petai dan aren di kawasan hutan produksi dengan syarat tidak menebang pohon yang sudah ada," jelas Panut.

Dalam kegiatan itu, diungkapkan bahwa GJI sudah menyerahkan 80 ribu bibit kopi dan alat pengupas kopi kepada masyarakat yang tergabung dalam LPHD.

Panut juga mengatakan kekayaan alam Tapsel merupakan salah satu alasan daerah ini mendapat perhatian dunia. Salah satunya Orangutan Tapanuli yang diakui sebagai spesies langka pada 2017 dan hanya ditemukan di kawasan tersebut.

“Dunia mengenal kita karena kekayaan alam yang luar biasa. Namun kita harus membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan lingkungan,” katanya.

Panut mendorong petani membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir. Kopi tidak cukup dijual sebagai biji mentah. Produk bernilai tambah harus dikembangkan dengan tetap mempertahankan lingkungan dan kearifan lokal.

Termasuk, nilai kearifan lokal Hatabosi serta semangat konservasi yang pernah mengantarkan daerah Tapanuli Selatan meraih penghargaan Kalpataru.

“Kita membangun ekonomi sekaligus menjaga alam. Bukan sekadar seremonial, tapi nyata dirasakan petani dan masyarakat,” ujar Panut.

Acara ditutup dengan penanaman kopi secara simbolis, peresmian rumah pengeringan kopi serta pelepasan ekspor perdana 2,5 ton kopi robusta Marancar ke Singapura oleh Sofyan Adil Siregar yang mewakili Bupati Tapsel.

Hadir dalam kegiatan itu Kadis Pertanian Mhd.Taufik Batubara, Kadis Lingkungan Hidup Asrul Ali Siregar, Kaban BKD Tapsel Suaib Harianja, perwakilan KPH X, Ketua KTNA Tapsel Juang Pakpahan, Ketua KNPI Tapsel Abdul Rahman Al Mandili Nasution, Camat Marancar, kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya.***