Reses Kelompok DPRD Sergai Dapil II, Kades Pekan Tanjung Beringin Soroti Jalan

Reses kelompok tersebut berlangsung di Desa Bagan Kuala, Kecamaan Tanjung Beringin, Selasa 14 Oktober 2025.

Adapun anggota DPRD yang hadir Dr. H. Hari Ananda dari Fraksi PPP, Hj. Hamidah dan Jhon Rawansen Purba dari Fraksi PDIP, Siti Aisah dari Fraksi Demokrat, serta Robert Butar-Butar, S.H. dari Fraksi Gerindra.

Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, Ir. Indra Syahputra dalam kesempatan itu menyoroti kondisi jalan kabupaten menuju SMA Negeri 1 Tanjung Beringin yang tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun.

Dengan nada tegas, Indra mengungkapkan kekecewaannya karena selama lebih dari dua dekade sekolah tersebut berdiri, akses jalannya tak kunjung diperbaiki meski sudah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Kami hanya menyampaikan sebagian dari masalah di lapangan, dan ini yang sering membuat para kepala desa jadi sasaran cacian masyarakat," ketusnya.

" Terus-menerus kita berbicara soal kekurangan dana dan efisiensi anggaran, seolah itu alasan yang tak pernah habis. Tapi sudah 25 tahun SMA Negeri 1 Tanjung Beringin berdiri, dan sampai hari ini belum juga mendapatkan fasilitas jalan yang layak sedikit pun,” tambahnya.

Indra menyebut, persoalan ini bukan tanggung jawab desa semata, karena jalan yang dimaksud merupakan jalan kabupaten, sedangkan sekolah tersebut adalah fasilitas pendidikan provinsi.

“ Saya mohon kita semua belajar memahami konteks kewenangan agar tidak selalu berlindung di balik alasan efisiensi anggaran. Berkali-kali jalan ini masuk dalam daftar perencanaan dan dana pembangunan, tapi saat realisasi selalu hilang begitu saja,” ucapnya.

Ia menambahkan, usulan pembangunan jalan tersebut telah berulang kali dimasukkan ke sistem perencanaan daerah. Namun, hingga kini belum ada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kalau kami hitung, entah sudah berapa kali jalan itu diinput dalam Musrenbang. Saya yakin datanya pun masih tersimpan di komputer pemerintah. Tapi sampai sekarang tak ada realisasinya. Kami mohon, tolong arahkan kebijakan pembangunan ini agar dilakukan secara adil dan merata,” lanjutnya.

Sebagai penutup, Indra menyampaikan permintaan keras agar pemerintah kabupaten tidak lagi mengabaikan wilayah Bedagai yang selama ini menurutnya kurang mendapat perhatian.

“Pesan terakhir saya, tolong perhatikanlah Bedagai ini. Jangan hanya menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk menunda pembangunan. Kami di sini juga bagian dari Serdang Bedagai, kami juga berhak menikmati infrastruktur yang layak seperti daerah lain. Bedagai ini mohon sungguh-sungguh diperhatikan,” tegasnya disambut tepuk tangan peserta reses.

Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham, menyampaikan tiga persoalan utama yang dihadapi desanya, yakni dampak bencana angin kencang, kerusakan jalan kabupaten, dan masalah administrasi BPJS Kesehatan.

“Puluhan rumah warga rusak akibat hujan deras disertai angin kencang. Kami sudah data dan laporkan ke Dinsos serta BPBD. Kami mohon agar dinas terkait segera memberikan bantuan,” ujar Ilham.

Selain itu, ia juga mengeluhkan kondisi jalan kabupaten yang rusak parah di Dusun I hingga Dusun II, serta jalan penghubung Desa Pematang Cermai menuju Dusun V Tebing Tinggi.

“Masalah lainnya adalah BPJS. Banyak warga yang tidak bisa berobat karena kartu BPJS mati atau data tidak sinkron dengan NIK. Kami harap ada solusi dari pemerintah,” tambahnya.

Aspirasi lain datang dari Ali, perwakilan pemuda Desa Bagan Kuala. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap abrasi pantai yang semakin parah serta tingginya angka penyalahgunaan narkoba di desanya.

“Kami di Bagan Kuala ini tidak terlalu butuh jalan bagus, tapi butuh pemecah ombak untuk menahan abrasi. Setiap tahun daratan terus terkikis, tahun lalu saja sekitar 20 meter tanah hilang akibat banjir rob. Kalau dibiarkan, 20 tahun lagi mungkin Bagan Kuala hanya tinggal nama,” ujar Ali dengan nada prihatin.

Ia juga menambahkan bahwa sekitar 70 persen pemuda di desanya sudah terpapar narkoba, dan berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah serta aparat penegak hukum untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dr. H. Hari Ananda selaku perwakilan Dapil II menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan usulan warga, meski diakui saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran.

“Persoalan jalan kabupaten ini memang sudah berulang kali dibahas di Komisi D. Kami tahu betul kondisi di lapangan. Namun saat ini pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal akibat efisiensi besar-besaran. RAPBN kita di 2026 defisit hingga Rp368 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat juga turun drastis,” jelas Hari.

Untuk aspirasi terkait bencana alam, ia menegaskan bahwa pihak DPRD telah mendorong Dinas Sosial dan BPBD Sergai untuk segera menindaklanjuti bantuan kepada korban. Sementara terkait BPJS Kesehatan, ia memastikan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) sudah ditandatangani antara Pemkab Sergai dan BPJS pada 1 Oktober 2025, dan akan berjalan penuh setelah penyesuaian sistem data.

“Kami perjuangkan agar ke depan cukup dengan satu NIK, masyarakat bisa langsung terlayani BPJS tanpa hambatan. Sekarang masih dalam tahap penyempurnaan teknis,” terangnya.

Usai reses, Hari Ananda kepada wartawan secara khusus menambahkan bahwa banyak program infrastruktur, termasuk pembangunan jalan di Dapil II, belum bisa direalisasikan tahun ini karena pemangkasan anggaran di Dinas PUTR.

“Memang tahun ini di anggaran perubahan PUTR tidak masuk seluruhnya karena efisiensi total. Tapi untuk tahun 2026, kami sudah siapkan langkah proteksi agar pembangunan di Dapil II bisa dikejar kembali. Doakan kami sehat dan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan reses turut dihadiri oleh, Sekcam Tanjung Beringin, Mindo Panjaitan, Danramil 11/TB, Mayor Inf Hairul Hadi, Wadan Posal Bedagai, Letda Laut M. Tri Wibowo, Kapolsek Tanjung Beringin, diwakilkan Wakapolsek Ipda Brimen dan Kanit Binmas Aiptu N Hutabarat, para Kades se kecamatan Tanjung Beringin, para perangkat Desa dan puluhan masyarakat undangan reses. (mn.44)***