Medan.Mitanews.co.id | Sepanjang tahun 2021,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut melelang sekitar 240 unit kendaraan dinas.
Kendaraan-kendaraan dinas yang terdiri dari roda dua dan empat tersebut berusia lebih dari tujuh tahun dengan kondisi rusak berat maupun rusak ringan.
Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Pemprov Sumut, Ismael Sinaga pada acara refleksi akhir tahun yang digelar di Medan dengan mengundang insan pers dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Farianda Putra Sinik, Selasa (28/12/2021).
“Kami telah melakukan lelang kendaraan dinas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan dan berusia lebih dari tujuh tahun sejumlah kurang lebih 240 unit,” ujar Ismail.
Lanjut dijelasjannya, BPKAD Pemprov Sumut juga telah menyelenggarakan sertifikasi aset tanah milik Pemprov Sumatra Utara sebanyak 125 sertifikat kurun Januari-Desember 2021.
Selain itu, kata Ismael, mereka telah menyelesaikan peng-input-an data aset tetap dan barang persediaan Tahun Anggaran 2021 dan menyelesaikan pelaporan untuk Tahun Anggaran 2020.
Pelaporan ini telah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut dan menjadi satu di antara faktor di balik keberhasilan provinsi ini meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kali.
Lebih lanjut, Ismael mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Untuk untuk membentuk Tim Adhyaksa Corner. Tim ini berperan mendukung penyelamatan aset Pemprov Sumatra Utara yang dikuasai pihak ketiga.
Sejauh ini, Tim Adhyaksa Corner telah menghasilkan penerbitan 108 Surat Kuasa Khusus (SKK). Yakni 26 SKK di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, 5 SKK di Dinas Pendidikan, 18 SKK di Dinas Kelautan dan Perikanan, 1 SKK di Dinas Perhubungan, 8 SKK di Dinas Kesehatan dan 50 SKK di Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, H Afifi Lubis memberikan apresiasi atas keberanian BPKAD Provinsi Sumut dalam menggelar refleksi akhir tahun.
Apalagi dengan mengundang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut dan Insan Pers.
“Dengan mengundang wartawan tentu tahu resikonya pasti akan diberitakan. Keinginan ini sangat bagus karena dengan demikian tentu akan mendapat koreksi dari insan Pers sehingga pengelolaan keuangan akan lebih sehat kedepannya sekaligus refleksi akhir tahun ini menunjukkan adanya keterbukaan publik,” ungkap Afifi.
Dalam kesempatan tersebut Afifi memuji kinerja Kepala BPKAD Provsu Ismael P Sinaga yang disebut telah mengubah sistem kerja di BPKAD Provsu.
Pasalnya Afifi menilai, saat ini BPKAD telah bekerja secara maksimal dalam mengelola keuangan. Dalam beberapa waktu terakhir, BPKAD juga dinilai cukup cepat dalam mengalirkan anggaran ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat ini, inflasi di Sumut juga terkendali. Upaya yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Sumut juga memberi manfaat besar bagi prestasi Sumut. Atas prestasi itu, akhirnya Sumut bisa mendapatkan reward hingga puluhan miliar sebagai dana insentif. Diminta ini juga harus dipertahankan.
Afifi juga menekankan, BPKAD Provsu harus memiliki format yang jelas dalam bekerja. Selain itu, Pemprovsu harus dapat mempertahankan penilaian WTP yang telah diperoleh selama 7 Tahun berturut-turut dari Pemerintah Pusat.
Afifi mengingatkan untuk meninggalkan pola-pola lama dan harus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang milenial dan jangan kampungan. Untuk itu BPKAD agar tidak menahan anggaran untuk dialirkan ke setiap OPD di lingkungan Pemprovsu.
Afifi berharap, untuk tahun-tahun ke depannya, setiap OPD di Pemprovsu dapat menerima anggaran secara tepat waktu bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi agar setiap OPD dapat bekerja secara maksimal. (mn.09 /rks)
Baca juga : Malam Pisah Sambut, AKBP Horas Tua Silalahi Dan Keluarga Mohon Pamit
