Bukan Ecek-ecek! Faisal Hasrimy Pasang Badan, Program Berobat Gratis Bobby Nasution Benar-benar Pro Rakyat (Bag 2)
Oleh Zulfikar Tanjung
Mitanews.co.id ||
Di hadapan puluhan wartawan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Faisal Hasrimy, menegaskan tekadnya untuk mengemban amanah besar Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Haji Surya: memastikan bahwa program berobat gratis cukup dengan KTP bukanlah sekadar jargon, melainkan benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.
Tekad itu disampaikan pada konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut melalui Kepala Dinas Erwin Hotmansah Harahap yang diwakili Kabid Harvina Zuhra, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (17/9/2025). Dalam forum itu, Faisal menegaskan, Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara tidak boleh berjalan setengah hati. “Bukan ecek-ecek,” kata Faisal. Artinya, program ini harus menyentuh rakyat secara nyata, bukan seremonial apalagi sekadar slogan politik.
*Capaian Kilat: UHC Tuntas Hanya 8 Bulan*
Program yang semula ditargetkan tercapai dalam waktu dua tahun, berhasil dipercepat hanya delapan bulan melalui strategi kolaborasi yang oleh Gubernur disebut sebagai Sumut Berkah. Kolaborasi ini melibatkan seluruh potensi—provinsi, kabupaten/kota, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat.
Hasilnya kini konkret: target cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sumatera Utara sudah mencapai 98,6 persen dari 33 kabupaten/kota. Angka ini amat signifikan mengingat populasi Sumatera Utara lebih dari 15,6 juta jiwa. Artinya, hampir seluruh warga kini diproteksi sistem jaminan kesehatan.
Sebanyak 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik telah siap melayani masyarakat. Prinsipnya sederhana: tunjukkan KTP, langsung ditangani. Administrasi menyusul kemudian. Pola ini menjawab keresahan publik selama ini bahwa akses kesehatan kerap terhambat urusan administrasi.
*Strategi Gotong Royong Provinsi–Kabupaten/Kota*
Percepatan UHC juga ditopang strategi pembagian beban yang adil. Saat ini, sekitar 80 persen ditanggung kabupaten/kota, sedangkan 20 persen provinsi. Namun, dalam jangka lima tahun ke depan, proporsinya akan ditata ulang menjadi 70–30. Skema ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga memperkuat tanggung jawab kabupaten/kota terhadap kesehatan rakyatnya.
Menurut Faisal, model kolaborasi ini adalah roh dari Sumut Berkah. “Pemerintah provinsi memenuhi kewajibannya, tapi kabupaten/kota juga harus memprioritaskan dana kesehatan untuk melindungi warganya. Itulah gotong royong fiskal yang nyata,” ujarnya.
*Faisal Hasrimy: Menjaga Amanah Gubernur*
Sebagai Kepala Dinas, Faisal Hasrimy memahami betul pesan Gubernur Bobby: UHC jangan ecek-ecek. Indikator keberhasilan bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi juga keaktifan iuran. Minimal, kepesertaan aktif mandiri harus mencapai lebih dari 80 persen.
“Yang mampu, tetaplah membayar iuran mandiri. Karena itulah solidaritas sosial. Pemerintah hadir menanggung yang kurang mampu, tapi mereka yang mampu juga harus menunjukkan tanggung jawabnya,” tegas Faisal.
Dengan komitmen itu, Faisal bukan sekadar birokrat pelaksana, melainkan penjaga integritas visi misi gubernur dan wakil gubernur. Ia meramu strategi, memobilisasi kabupaten/kota, serta terus mendorong edukasi publik. Hasilnya jelas: Sumatera Utara kini ditetapkan sebagai provinsi UHC Prioritas.
*Menuju Peluncuran 29 September 2025*
Rencananya, Gubernur Bobby Nasution akan meresmikan pencapaian UHC Prioritas Sumatera Utara pada 29 September 2025. Meski diakui masih ada beberapa kabupaten yang belum sepenuhnya masuk skema, gubernur menjamin seluruh masyarakat tetap terlindungi melalui protect account provinsi. Dengan demikian, tidak ada rakyat yang ditinggalkan.
Di titik ini, peran Faisal Hasrimy semakin vital. Ia pasang badan, bukan hanya untuk menyukseskan program, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya adalah pejabat yang sanggup menjabarkan perintah gubernur ke dalam implementasi nyata.
*Refleksi: Bukan Sekadar Slogan*
Dalam perspektif kebijakan publik, capaian ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mempercepat target UHC dari dua tahun menjadi delapan bulan bukan hanya prestasi teknis, melainkan bukti efektivitas kolaborasi lintas sektor.
Lebih jauh, keberhasilan ini membuktikan bahwa kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Haji Surya berpihak pada rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa birokrasi bisa bekerja cepat dan proaktif. Di sisi lain, figur Faisal Hasrimy tampil sebagai teknokrat yang bukan sekadar menjalankan instruksi, melainkan mengawal agar program kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat.
Dengan demikian, program berobat gratis cukup dengan KTP di Sumatera Utara bukanlah “ecek-ecek”. Ia adalah prestasi konkret, hasil komitmen politik dan birokrasi yang berpadu untuk rakyat.(Penulis Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)***
Baca Juga :
Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional Bulan September 2025
