Bupati Sergai Dorong Penguatan Koperasi Merah Putih untuk Majukan Ekonomi Desa
SERGAI.Mitanews.co.id ||
Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penting dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa.
Hal itu ia sampaikan di sela-sela kegiatan saat dirinya menghadiri Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota KDMP di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis 18 September 2025 malam. Demikian siaran pers Humas Kominfo Sergai , Jum'at 19 September 2025 pagi.
Menurut Darma Wijaya, koperasi harus menjadi wadah pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berfungsi nyata dan diharapkan tidak hanya menjadi sekadar formalitas kelembagaan.
“Di Sergai, kami sudah membentuk 236 koperasi Merah Putih di 17 kecamatan. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, mulai dari keterbatasan modal hingga sumber daya manusia. Karena itu, kami berharap ada dukungan konkrit dari pusat, terutama akses pembiayaan dan kolaborasi dengan BUMN maupun perbankan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data terbaru menunjukkan dari 236 koperasi yang terbentuk, sebanyak 137 telah memiliki NPWP, 122 sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 89 telah memiliki rekening bank. Namun, sebagian besar masih dalam proses pengurusan legalitas. Saat ini tercatat lima koperasi yang sudah mulai menjalankan usaha, di antaranya bergerak di bidang gerai sembako serta suplai dapur program makan bergizi gratis (MBG).
Bupati Darma Wijaya menilai kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi di Tanah Bertuah Negeri Beradat sedang dalam tahap pengembangan.
“Kami terus mendorong koperasi agar tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga benar-benar berjalan dan memberi manfaat langsung bagi warga desa. Pendidikan perkoperasian, literasi keuangan, serta pendampingan manajemen akan menjadi kunci,” katanya.
Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait segera mempercepat realisasi dukungan, termasuk fasilitasi pembiayaan dari Himbara dan fleksibilitas regulasi.
Selain itu, digitalisasi koperasi juga penting untuk mendukung pencatatan keuangan, promosi usaha, dan integrasi dengan sistem pembayaran modern.
“Kalau koperasi desa bisa aktif dan mandiri, dampaknya akan sangat besar. Mulai dari ketahanan pangan, energi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan visi kami membangun desa dari bawah, agar ekonomi kerakyatan benar-benar tumbuh,” ujar Bang Wiwik.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) H. Surya menyampaikan keyakinannya bahwa KDMP akan menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan perekonomian di Sumut.
Melalui penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, KDMP ia yakini dapat menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dari bawah.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut, tetapi tentu kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bisa membantu masyarakat,” ujar Surya.
Wagubsu menjelaskan, Satgas KDMP akan melakukan percepatan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Sumut. Saat ini, tercatat ada sekitar 6.100 koperasi yang telah terbentuk di Sumut. Namun, hanya sebagian kecil yang aktif menjalankan fungsi ekonominya.
“Dari sekitar 6.100, yang benar-benar aktif hanya sekitar 202 unit. Lewat rapat ini, kita harapkan ada percepatan pengaktifan koperasi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Surya.
Ketua Satgas Nasional KDMP Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan agar koperasi dapat segera beroperasi. Dalam waktu dekat, Koperasi Merah Putih diperkirakan sudah bisa mengajukan proposal pinjaman.
“Ternyata untuk menurunkan anggaran ke KDMP dari Kementerian Keuangan tidak sederhana, ada banyak regulasi yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan dengan Menteri yang baru, proses ini lebih lancar. Senin atau Rabu, saya rasa koperasi sudah bisa ajukan proposal pinjaman,” ujar Zulkifli.
Rapat konsolidasi ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, para kepala daerah se-Sumut, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta perwakilan OPD terkait. (mn.44)***
