Bupati Tapteng Sebut Pembangunan Kantor Bupati Tidak Mangkrak
TAPTENG.Mitanews.co.id ||
Lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran (TA) 2026 antara Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah kembali digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), pada Selasa (18/11/2025) pagi.
Ada yang menarik dalam lanjutan kegiatan pembahasan R-APBD Tapteng Tahun 2026 tersebut, dimana saat pembahasan anggaran untuk Dinas PUPR Tapanuli Tengah yang dihadiri oleh Plh. Sekda Tapanuli Tengah, Nurjalilah, dan Asisten I Jonnedy Marbun selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Plt. Kadis PUPR Tapanuli Tengah, Hasudungan Samosir, didampingi Kabid Dinas PUPR tersebut, Plh Sekda, Nurjalilah menyampaikan tanggapan Bupati Tapanuli Tengah tentang kondisi bangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
Dalam rapat bersama Tim Banggar DPRD Tapanuli Tengah tersebut, Plh Sekda Tapanuli Tengah, Nurjalilah menyampaikan bahwa Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bukan tidak mau menganggarkan biaya lanjutan pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, akan tetapi masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP.
“Kami dari TAPD termasuk Pak Asisten Jonnedy Marbun sudah rapat dengan Bapak Bupati. ‘Kantor Bupati itu tidak ada saya nyatakan mangkrak’. Itu kata Pak Bupati kepada kami dalam rapat itu,” jelas Plh Sekda, Nurjalilah.
Lebih lanjut, Nurjalilah menjelaskan kepada Tim Banggar DPRD Tapanuli Tengah bahwa Bupati menyatakan bukan tidak mau mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan kantor bupati Tapanuli Tengah, namun Bupati Masinton ingin kepastian hukum terkait dengan pembangunan kantor bupati dimaksud.
“Itulah yang disampaikan Pak Bupati kepada kami. Dan kami juga tidak mau melakukan yang lebih jauh, karena apapun ceritanya kami ini punya pimpinan. Dan hal itu juga sudah kami sampaikan kepada pimpinan,” kata Nurjalilah menjelaskan kepada Tim Banggar DPRD Tapanuli Tengah.
Plh Sekda kembali menekankan, bahwa dari hasil rapat mereka bersama Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, bahwa pembangunan kantor bupati Tapanuli Tengah tidak mangkrak, hanya saja masih menunggu hasil dari tim audit yang dimaksud.
“Mungkin audit itu sudah dilakukan oleh tim yang dimaksud oleh Pak Bupati. Hanya saja mungkin jawaban atau laporan hasil audit itu belum sampai ke Pak Bupati, makanya sampai saat ini beliau selalu menjawab ke kami selaku TAPD, bahwa beliau bukan tidak mau memberikan anggaran, apalagi saat ini kita defisit. Tetapi setelah kami sampaikan berdasarkan hasil pembahasan kami di dewan, apabila nanti ada anggaran yang bisa disisihkan dari beberapa OPD yang tidak begitu urgent (penting), itu menjadi solusi dari Pak Bupati,” ungkap Plh Sekda, Nurjalilah.
Harus diakui, bahwa terkait lanjutan bangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, saat ini telah menjadi perhatian publik, di mana banyak narasi yang menyebutkan bahwa pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah "mangkarak", bahkan aksi demo ke DPRD Tapanuli Tengah yang digelar pada tanggal 31 Oktober 2025 yang diwarnai kericuhan dan aksi baku hantam tersebut, menyebutkan bahwa bangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah "mangkrak", dan harus diusut tuntas, serta meminta DPRD Tapanuli Tengah untuk segera membentuk pansus terkait mangkraknya kantor bupati tersebut.(MN.16)***
Baca Juga :
6 Bulan Dana Plasma tak Dibayarkan, Ratusan Massa Kepung Kantor Agrinas Palma Nusantara di Palas
