Erwin Harahap Siapkan Kominfo Sumut sebagai Leading Sector 6 PHTC Gubernur Bobby Nasution

Mitanews.co.id ||
Dalam dinamika pemerintahan modern, posisi komunikasi publik tidak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap, melainkan jantung dari tata kelola pembangunan. Di Sumatera Utara, peran itu kini diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dipimpin oleh Dr. Erwin Hotmansah Harahap.

Dengan visi progresifnya, Erwin menyiapkan Kominfo bukan sekadar perangkat birokrasi, melainkan leading sector yang mengorkestrasi enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution.

Program PHTC yang diusung Gubernur Bobby adalah sistem pembangunan yang menekankan kecepatan, keberanian, dan kolaborasi lintas sektor.

Enam program prioritas ini bukan proyek parsial, melainkan agenda kolektif yang hanya bisa berjalan jika ada data yang terintegrasi, komunikasi yang transparan, serta koordinasi yang solid. Di sinilah letak krusial Dinas Kominfo sebagai simpul kolaborasi, konsultasi, pusat data, sekaligus corong informasi pemerintah.

Erwin membaca kebutuhan ini dengan tajam. Ia menempatkan Kominfo Sumut di depan, mengawal jalur data dan informasi sebagai urat nadi keberhasilan PHTC.

Langkah-langkah yang ia susun bukan hanya respons teknis, melainkan strategi menyeluruh. Mulai dari diseminasi program lintas-OPD setiap hari kerja, penyelenggaraan podcast tematik dengan menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi, hingga rencana besar integrasi seluruh aplikasi layanan publik ke dalam satu platform terpadu. Semua itu menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar “menyampaikan pesan”, melainkan “membangun kesadaran kolektif”.

*Demokratisasi Informasi*

Visi ini juga tercermin dalam rencana penyediaan internet gratis di ruang publik di seluruh kabupaten/kota Sumatera Utara pada 2026–2029. Langkah tersebut bukan saja mendukung kebijakan pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis yang diusung Bobby Nasution, tetapi juga memperkuat demokratisasi akses informasi.

Sebuah gagasan yang sejalan dengan tuntutan abad ke-21, ketika partisipasi publik bergantung pada keterbukaan dan akses digital.

Sebagai pejabat teknokratis, Erwin memahami betul bahwa PHTC hanya akan berhasil bila setiap OPD bergerak dalam orkestrasi bersama. Karena itu, ia menekankan pentingnya Kominfo sebagai simpul integrasi.

Tanpa jalur data yang rapi dan koordinasi informasi yang kuat, program prioritas bisa tercecer sebagai agenda sektoral. Tetapi dengan kepemimpinan komunikatif dan sistem informasi yang menyatu, PHTC akan hadir di tengah masyarakat sebagai manfaat nyata.

Bagi Gubernur Bobby Nasution, keberadaan figur seperti Erwin tentu merupakan modal penting. Gagasan, kepemimpinan, dan kerja kolaboratif yang dibangun di Kominfo memberi bukti bahwa PHTC bukan sekadar jargon politik, melainkan sistem kerja yang dioperasionalkan secara nyata.

Dengan positioning seperti ini, Sumatera Utara selangkah lebih maju dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan partisipatif.

Akhirnya, publik berhak menaruh harapan lebih. Jika komunikasi publik dan teknologi informasi menjadi garda terdepan, maka PHTC Gubernur Bobby Nasution akan tercatat bukan hanya sebagai program pembangunan, tetapi sebagai tonggak perubahan paradigma birokrasi. Dan di situ, nama Erwin Harahap akan selalu dikaitkan sebagai sosok yang mengawal transformasi itu dari balik layar komunikasi, data, dan informasi.(Penulis bersertifikat wartawan utama Dewan Pers)***