Medan.Mitanews.co.id ||
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) ikut diundang oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri membahas sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumut, Kamis (13/7/23).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut di Medan tersebut membahas sukses Pemilu dan Pilkada dalam aspek Sinergitas Penguatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara.
Forum strategis bersama Kepala Badan Kesbangpol propinsi maupun kabupaten dan kota se-Sumut Ini dibuka Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wasbang Kemendagri Drs Drajat Wisnu Setyawan MM.
Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol Sumut Ir Ardan Noor MM diwakili Kabid Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa Muhammad Andry Simatupang SSi MSi.
Ketua FKDM Sumut Dr H Ismail Efendy MSi menugaskan dua fungsionaris FKDM Sumut untuk mengikuti forum strategis ini yakni Drs Nasrun Husin Lubis yang juga tokoh pemerhati pemerintahan dan Ir Zulfikar Tanjung yang juga praktisi pers senior.
Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wasbang Kemendagri Drs Drajat Wisnu Setyawan MM menyatakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 sangat diperlukan untuk menentukan arah dan masa depan bangsa dan negara Indonesia.
“Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemahaman yang tepat dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya hak dan kewajiban sebagai warga negara dilaksanakan,” ujarnya.
Gelaran pesta demokrasi pada Tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan lanjutnya diharapkan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
Untuk mencapai hal tersebut, maka seluruh komponen masyarakat harus memahami, mengerti dan melaksanakan hak nya sebagai warga negara dengan baik, sesuai porsi dan peranannya masing-masing.
Disebutkan tantangan menjelang pemilu antara lain masifnya penggunaan media sosial serta masih rendahnya tingkat literasi mengakibatkan berita bohong (hoax) serta ujaran kebencian semakin mudah tersebar di masyarakat.
“Frekuensi penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian cenderung mengalami peningkatan menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak. Jika hal ini tidak dimitigasi dengan baik, maka akan mencederai kualitas pesta demokrasi yang akan dilaksanakan, dan lebih jauh lagi jika hal ini dibiarkan berlarut maka akan menjadi ancaman bagi stabilitas dan kondusivitas nasional,” ujarnya.
Oleh sebab itu katanya turut serta dalam mitigasi pencegahan hoax merupakan salah satu bentuk upaya Bela Negara.
Oleh karenanya, hal ini menjadi kewajiban semua pihak karena upaya bela negara secara eksplisit dibunyikan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 sebagai kewajiban yang melekat pada setiap warga negara
Dia juga mengemukakan meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang linier dengan kualitas demokrasi. Dengan kata lain ketika hak dan kewajiban warga negara dapat dilaksanakan dengan baik maka kualitas demokrasi akan meningkat sehingga harapannya pemilu dan pilkada serentak yang digelar dapat menghasilkan outcome sebagaimana yang diharapkan.
Merujuk pada hal tersebut, harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ada di Provinsi Sumatera Utara, sehingga juga hal ini dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara.
“Harapan kami, melalui Rapat Koordinasi dan Sinergitas Penguatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara di Kota Medan dapat menjadi starting point yang baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, khususnya pada tahun politik seperti saat ini,” ujarnya.(MN.01)
Baca Juga :
Hadiri Acara Pisah Sambut Kapolres Tapteng, Pj Bupati Elfin Elyas Ucapkan Selamat Kepada Keduanya
