oleh

Jelang Milad GAM, JASA Abdya Ingatkan Pemerintah Pusat dan Aceh Ajak Rakyat Jaga Perdamaian

-Daerah-1,872 views


Jelang Milad GAM, JASA Abdya Ingatkan Pemerintah Pusat dan Aceh Ajak Rakyat Jaga Perdamaian

ACEH BARAT DAYA.Mitanews.co.id ||


Menjelang Milad GAM yang jatuh pada tanggal 4 Desember 2023, JASA Abdya ingatkan Pemerintah Pusat agar terus berupaya memberikan ruang gerak secara maksimal kepada Pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan butir-butir MOU Helsingki demi mewujudkan cita-cita perdamaian yang di harapkan rakyat Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW JASA (Jaringan Aneuk Syuhada Aceh) Abdya (Aceh Barat Daya), Ibrahim bin Abdul Jalil kepada Mitanews.co.id pada Jumat 1 Desember 2023.

"Momentum 4 Desember adalah hari yang paling bersejarah bagi eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan rakyat Aceh. Untuk itu, kami mengingatkan Pemerintah Pusat dan bangsa Aceh agar terus merawat perdamaian ini dengan bijak dan mengedepankan kepentingan rakyat Aceh yang tertuang dalam MOU Helsingki," ungkapnya.

Ibrahim mengajak semua pihak untuk mengawal dan terus mendorong secara bersama-sama dalam mewujudkan perdamaian Aceh sesuai amanah atau perjanjian MOU Helsingki, sebab MOU adalah jalan bijak dalam resolusi Komplik yang telah menelan ribuan nyawa dan harta benda rakyat Aceh.

"MOU Helsingki telah menetapkan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus) serta memiliki peranan tersendiri untuk mengatur Aceh yang lebih bermartabat melalui UUPA tahun 2006. Oleh sebab itu, kami berharap peran tersebut terus diberikan oleh Pemerintah kepada rakyat Aceh secara berkelanjutan,"ujarnya.

Ibrahim menyebutkan, MoU adalah kepentingan seluruh Rakyat Aceh Yang bersifat khusus dan istimewa serta legal, mengikat secara Kompeden Internasional sehingga melahirkan UU NO 11 Tahun 2006. Untuk itu, Sudah Semestinya kedua belah pihak antara RI dan Eks GAM berkewajiban mewujudkan amanah perdamaian dan UUPA bagi hak rakyat Aceh.

Kendati demikian, lanjutnya, sudah seharusnya Kita bersatu dengan Penuh kesadaran untuk berupaya memperjuangkan kepentingan bersama bangsa Aceh dan mengingatkan pihak terkait lainnya agar Aceh dapat mengimplementasikan hak yang legal dan mengikat demi terciptanya perdamaian berkelanjutan hingga regenerasi Aceh Kedepan.

Tak hanya itu, Ibrahim juga mengingatkan terkait pengesahan dan pengibaran bendera bulan bintang bukanlah sesuatu yang ilegal, karna perihal tersebut sudah diatur dalam Draft QANUN No 3 Tahun 2013, sebagaimana penyusunan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme tata tertib (tatip) perumusan UUPA di DPRA yang pada dasarnya telah sesuai sebagaimana dalam Nota Perdamaian dan UU NO 11 Tahun 2006.

"Menurut pandangan kami, tak perlu lagi ada pihak-pihak tertentu yang elergi dengan Hal tersebut, Jika memang kita sudah Ikhlas terhadap perdamaian yang tengah kita lalui ini, kami yakin tak Ada polemik lagi. Jika pun ada, kami harap secepatnya diselesaikan. Sebab persoalan bendera ini sudah lama sekali rakyat Aceh menunggu dan secepatnya di kibarkan," tegasnya.

Sebagai anak bangsa Aceh, tambahnya, kami sangat menghormati aturan dan tata kelola hukum Negara, memang pengibaran bendera bulan bintang tidak ada kapasitas bagi kami, apalagi memberi perintah untuk dikibarkan, tentu saja ini bukan ranah Aneuk Syuhada Aceh. Kami juga tidak bisa melarang akan hal tersebut, karena itu adalah hak semua rakyat Aceh dimana pun mereka berdomisli.

"Perlu menjadi catatan penting bagi elit politik Aceh dan pemikir bangsa ini. Dimana belum sepenuhnya tuntas terlaksana Perihal Polimik Qanun Bendera, tapi masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) Lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama Seperti dana Otsus Aceh yang tidak Masuk dalam Prolegnas, kemudian JKA yang Beberapa waktu lalu bermasalah, dan terakhir terkait masa depan ekonomi Aceh yang hari ini masih propinsi termiskin di Sumatera," tuturnya.

Dirinya juga menghimbau kepada rakyat Aceh dan semua Pihak yang melaksanakan Milad Perjuangan Bangsa Aceh agar digelar secara tertib, aman dan damai.(M. Ali)***

Baca Juga :
Polres Padangsidimpuan Musnahkan Narkoba, Ini Rinciannya

News Feed