Judi Bukan Sekadar Pelanggaran, Ini Ujian Nyata Kewibawaan Negara
SAMOSIR.Mitanews.co.id ||
Peringatan yang disampaikan Togar Tampubolon seharusnya tidak berhenti sebagai imbauan moral. Ia adalah penanda bahwa masalah sudah melewati batas toleransi sosial. Ketika perjudian tumbuh terang-terangan, maka yang sedang diuji bukan hanya masyarakat—tetapi kewibawaan negara itu sendiri.
Kita tidak sedang berbicara tentang fenomena kecil di sudut-sudut gelap. Judi hari ini hadir dengan wajah baru: terbuka, sistematis, dan berani. Ia menyusup ke ruang ekonomi keluarga, menggerogoti penghasilan, dan menghancurkan ketahanan sosial secara perlahan.
Lebih dari itu, ia berkembang karena satu hal yang paling berbahaya:
rasa aman dari penindakan.
Ketika praktik yang jelas melanggar hukum tetap berlangsung, publik mulai bertanya—di mana negara? Apakah hukum hanya teks yang dibacakan, atau benar-benar ditegakkan?
Dalam kerangka hukum nasional, larangan perjudian bukan hal baru. Aturan sudah jelas, sanksi sudah tegas. Namun hukum tanpa tindakan hanyalah simbol. Dan simbol yang tidak dijaga akan kehilangan wibawa.
Togar menegaskan:
situasi ini tidak bisa lagi ditangani dengan imbauan semata.
Negara harus hadir—secara nyata, terukur, dan tanpa kompromi.
Penertiban harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sporadis. Aparat penegak hukum tidak boleh menunggu laporan semata, tetapi proaktif menutup setiap celah praktik perjudian. Tidak boleh ada ruang aman, tidak boleh ada toleransi terselubung.
Jika perlu, lakukan penindakan terbuka agar publik melihat bahwa hukum bekerja. Sebab dalam kondisi seperti ini, efek jera bukan hanya dibangun dari sanksi, tetapi dari ketegasan yang terlihat.
Di sisi lain, pembiaran—sekecil apa pun—akan dibaca sebagai izin diam-diam.
Dan ketika itu terjadi, maka negara kehilangan satu hal yang paling penting: kepercayaan.
Lebih jauh, perjudian bukan hanya persoalan hukum. Ia adalah ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Uang yang seharusnya berputar untuk kebutuhan keluarga justru mengalir ke sistem yang tidak produktif dan merusak.
Dampaknya nyata:
utang meningkat, konflik rumah tangga membesar, dan generasi muda terpapar pola instan yang menyesatkan.
Ini bukan lagi soal pilihan pribadi. Ini soal perlindungan negara terhadap warganya.
Karena itu, seruan seperti yang disampaikan Togar Tampubolon harus dibaca sebagai dorongan untuk tindakan struktural. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu arah: menutup ruang perjudian hingga ke akarnya.
Tidak boleh ada kompromi atas pelanggaran hukum yang jelas. Tidak boleh ada pembiaran atas kerusakan yang nyata.
Samosir tidak kekurangan potensi untuk maju. Tetapi kemajuan tidak akan pernah berdiri di atas praktik yang merusak sendi masyarakatnya sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaan ini menjadi sederhana namun mendasar:
Apakah negara akan hadir sebagai pelindung yang tegas, atau hanya menjadi penonton atas kehancuran yang perlahan terjadi?
Karena jika perjudian terus dibiarkan hidup,
maka yang mati bukan hanya ekonomi keluarga—
tetapi juga wibawa hukum itu sendiri.***
Baca Juga :
Sekda Binjai Bantah Abaikan DPRD, Ketidakhadiran di RDP PKL Karena Agenda Resmi di Deli Serdang
