Kontrak Politik Komitmen Nyata Kepada Masyarakat

Sama halnya dengan Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang diusung partai Gerindra, Ahmad Zarnawi Pasaribu dan Muhammad Ifdal Hasayangan Harahap.

Di setiap momen penyerahan SK pemenangan baik tingkat Kecamatan maupun Desa, ADIL selalu membuat komitmen mengikat (kontrak politik) dan ditandatangani langsung oleh Ahmad Zarnawi Pasaribu.

Namun hal ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, bahkan kontrak politik yang sebagian orang menilai telah mengangkangi PKPU nomor 13 pasal 66. Bahkan sebagian kelompok sudah melaporkan hal itu ke Bawaslu Palas.

Menyikapi hal itu, Sekjen PDIP-Perjuangan Palas, Arpanul Hakim Daulay menilai kontrak politik itu wajar dan merupakan sebuah keharusan jika ingin benar-benar membangun daerah.

Menurutnya langkah paslon ADIL membuat kontrak politik patut dicontoh oleh paslon lain. Semestinya setiap paslon jangan hanya menyampaikan visi-misi, ide-gagasan atau sekadar monolog maupun dialog.

" Yakinkan publik dengan keberanian membuat kontrak politik jangan hanya retorika belaka karena masyarakat butuh kepastian. Sudah saatnya masyarakat tidak hanya dijejali janji-janji politik yang bersifat verbal,” sebut Arpan.

Apa yang dilakukan Tim pemenangan ADIL, sambung Arpan, bukan malah ditanggapi minor oleh kalangan tim lawan politik atau simpatisannya. Justru sebaiknya diapresiasi secara positif agar mereka pun bisa punya keberanian sama.

Jika nantinya ADIL menang pada Pilkada Palas 2024 tentu kontrak politik itu akan menjadi pegangan masyarakat dan bila ADIL berpaling dari kontrak itu tentu masyarakat bisa menuntutnya.

“Konsistensi sikap yang demokratis perlu dijunjung tinggi. Karena rakyat sekarang sudah banyak melek politik. Pilihlah calon yang benar-benar mau berkomitmen kepada masyarakat," tandas Arpan.(FH)***