PUI Dorong Transformasi Nasional dan Global dalam Rekomendasi Muktamar ke-15 di Medan

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) PUI Sumatera Utara, Dr. H. Sakhira Zandi, menjelaskan kepada wartawan pada Sabtu 17 Mei 2025, bahwa hasil rekomendasi tersebut telah disahkan oleh Majelis Syuro PUI yang terdiri dari K.H. Nurhasan Zaidi (Ketua), K.H. Nazar Haris, MBA, Drs. K.H. M. Iding Bahrudin, M.MPd, Dr. K.H. Munandi Saleh, M.Si., dan Dr. K.H. Wido Supraha, M.Si. (Sekretaris).

“Rekomendasi ini adalah cerminan dari semangat Intisab dan Ishlah ats-Tsamaniyah sebagai fondasi gerakan PUI dalam menjawab tantangan zaman,” ujar Sakhira.

Rekomendasi Internal: Konsolidasi Ideologi dan Inovasi Digital

PUI menegaskan posisinya sebagai Jama’ah al-Ishlah al-Wasathiyah dengan memperkuat sikap keagamaan dan kebangsaan anggotanya. Dalam bidang pendidikan, PUI akan melakukan standarisasi kurikulum di seluruh tingkatan satuan pendidikan demi melahirkan kader pemersatu umat dan bangsa yang mandiri.

Selain itu, penguatan ekonomi umat melalui optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) akan menjadi prioritas organisasi. PUI juga bertekad membangun platform digital terintegrasi agar lebih terasa kehadirannya di tengah masyarakat.

“Yang menarik, Muktamar ini juga merekomendasikan pengawalan terhadap pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi dua tokoh besar PUI, yakni Mr. R. Sjamsoedin dan KH. Sholeh Iskandar, serta perubahan nama Bandara Kertajati menjadi Bandara KH Abdul Halim,” kata Sakhira.

*Rekomendasi Eksternal: Advokasi Sosial, Demokrasi, dan Perdamaian Global*

Rekomendasi eksternal Muktamar PUI menyoroti isu-isu strategis bangsa, seperti pemanfaatan aset negara secara profesional oleh ormas Islam, penguatan ketahanan keluarga, serta pemberantasan miras, narkoba, pinjaman dan judi online.

PUI juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat, perampasan aset koruptor, dan reformasi tata kelola pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, PUI menyoroti pentingnya kurikulum berbasis standar global seperti PISA, serta program gizi nasional untuk menekan angka gizi buruk.

PUI juga menyerukan advokasi kuat terhadap perlindungan pekerja migran dan penciptaan lapangan kerja dalam negeri, serta menekankan pentingnya kolaborasi negara-negara Islam dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik global, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“PUI bahkan mendorong pemerintah membentuk dan memperkuat Komisi Perlindungan Guru dan Dosen, termasuk mendukung legislasi perlindungan hukum bagi mereka,” lanjut Sakhira.

Semangat Wasathiyah untuk Indonesia dan Dunia

Rekomendasi Muktamar PUI ke-15 ditutup dengan doa agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. “Ini bukan sekadar dokumen, melainkan peta jalan peran PUI dalam membangun bangsa dan peradaban dunia,” tegas Sakhira.

Muktamar ini mempertegas posisi PUI sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial keumatan yang hadir aktif di tengah dinamika kebangsaan dan globalisasi.(MN.01)***