Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Lahan SMKN PP Tapsel, Orangtua Siswa Sempat Resah
PADANGSIDIMPUAN.Mitanews.co.id ||
Pemerintah Kota Padangsidimpuan mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan program Presiden RI, Prabowo Subianto. Lokasinya berada di lahan milik SMK Negeri Pertanian Pembangunan Tapanuli Selatan (SMKN PP Tapsel), di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang Matinggi.
Pantauan di lokasi pada Rabu, 2 Juli 2025, sejumlah pekerja tampak membongkar atap dan lantai ruangan kelas di SMKN PP Tapsel.
Aktivitas tersebut memicu keresahan di kalangan orangtua siswa karena muncul kabar bahwa SMKN PP Tapsel akan ditutup dan digantikan dengan Sekolah Rakyat.
Puluhan orangtua kemudian mendatangi pihak sekolah pada Kamis, 3 Juli 2025, untuk meminta kejelasan. Namun, mereka tidak mendapat informasi memadai dari Kepala Sekolah.
"Kami hanya menerima perintah dari Provinsi bahwa lokasi sekolah akan dijadikan Sekolah Rakyat," kata salah salah satu orangtua siswa menirukan pernyataan kepala sekolah.
Orangtua siswa menyayangkan pihak sekolah yang tidak terbuka bahkan untuk mensosialisasikan SMKN Pertanian yang akan dijadikan SR pun tak ada.
"Sangat kecewa dengan pihak sekolah, karena mereka tidak adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi kepada orangtua. Tiba-tiba saja SMKN Pertanian dijadikan Sekolah Rakyat," imbuhnya.
Akhirnya pada Jumat, 4 Juli 2025, para orangtua mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Kota Padangsidimpuan. Menanggapi keluhan itu, DPRD menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan orangtua siswa pada Selasa, 8 Juli 2025.
RDP dipimpin Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Padangsidimpuan, Muhammad Fajar Dalimunthe SH MH, dan dihadiri Komisi III, Asisten I, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis), serta Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa SMKN PP Tapsel akan tetap menjalankan aktivitas belajar-mengajar seperti biasa dan akan berdampingan dengan Sekolah Rakyat yang dibangun di lahan yang sama.
Selain itu, pada 14 Juli 2025 dijadwalkan akan diterbitkan surat resmi yang memperkuat status SMKN PP Tapsel atas hak penggunaan lahan. Juga ditegaskan bahwa siswa dan guru tidak akan dipindah atau dilebur ke sekolah lain, sebagaimana isu yang sempat beredar.
Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Zufri Nasution, menjelaskan bahwa lokasi Sekolah Rakyat di SMKN PP Tapsel merupakan hasil penunjukan langsung dari Kementerian Sosial RI yang kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Padangsidimpuan.
"Pemko sebelumnya mengusulkan tiga lokasi untuk Sekolah Rakyat, tetapi hanya lahan SMKN Pertanian yang memenuhi kriteria, termasuk luas lahan sekitar 6 hektare," ujar Zufri usai RDP.
Ia juga menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan hibah dari Pemprov Sumut ke Pemko Padangsidimpuan.
"pembongkaran sepihak", Zufri membantah. Ia menyebut bahwa pihaknya, termasuk Wali Kota, sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah.
"Jadi tidak benar kalau dikatakan kami membongkar tanpa sosialisasi. Kami sudah rapat dengan pihak sekolah sebelumnya," tegasnya.(FH)****
Baca Juga :
Sekdakab Nias Hadiri Rapat Forum Kemitraan Pengelola Kerjasama Fasilitas Kesehatan
