Shohib sebut Indonesia Dilanda Wabah Antidemokrasi

Penegasan itu disampaikan Shohibul Anshor Siregar dalam Diskusi Publik bertajuk 'Menakar Sisa-sisa Kekuasaan Menuju Pilkada 2024' yang diselenggarakan oleh 'Sahabat Indonesia Membangun' di D’Amor Cafe, Jalan Durung Medan, Jumat, 28 Juni 2024.

"Hari ini bangsa kita sudah lupa bahwa, babak awal sejarah Indonesia ditandai dengan catatan yang amat indah dan agung dalam penerapan nilai-nilai meritokrasi pada pemerintahannya. Fenomena dinasti dan familiisme politik yang kita saksikan pada abad 21 ini, menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia sedang dilanda wabah yang mendegradasi kewarasan nalar, budaya, dan demokrasi yang parah," tegas Shohib.

Soetan Sjahrir, lanjut Shohib menjeleskan, ini adalah seorang pejuang kemerdekaan yang berasal dari Sumatera Barat.

"Ketika masih berusia di bawah 40 tahun, sudah diamanahkan oleh Soekarno untuk memimpin pemerintahan Indonesia dalam jabatan sebagai Perdana Menteri. Sjahrir tidak ditenteng oleh bapaknya, tidak didongkrak-dongkrak pamannya, dan apalagi mertuanya, untuk menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia," jelas Shohib.

Soekarno, ungkap Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU) ini, dipastikan 100 persen, juga tidak berkongkalikong dengan Sjahrir untuk penunjukan dalam jabatan yang sangat penting itu.

"Soekarno menyadari kapasitas dan integritas yang ada dalam diri Sjahrir sehingga proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia itu percaya bahwa bangsa Indonesia dan dunia sepakat dengan pilihan prerogatifnya itu," ungkapnya.

Dunia mencatat, sebut Shohib, bahwa dalam waktu yang lama Sjahrir telah menunjukkan darma bakti yang besar, dengan kecerdasannya yang sangat menonjol, untuk berjuang bersama rakyat Indonesia dan dengan keihlasan mengambil berbagai risiko politik dalam memerdekakan Indonesia.

"Anda juga akan bertemu dengan nama-nama besar penuh prestasi dan integritas setelah Perdana Menteri Sjahrir. Amir Sjarifuddin, Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Abdul Halim, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan lain-lain. Tidak ada orang-orang karbitan di antara mereka. Tidak ada manupulasi politik dan hukum dalam proses yang mereka tempuh untuk menjadi orang penting yang dicatat oleh sejarah Indonesia," sebutnya.

Menurut Shohibul Anshor Siregar, nilai integritas dan merit system itulah yang hilang dari Indonesia abad 21 setelah kita dipertontonkan dengan fenomena politik dinasti atau familiisme yang merontokkan substansi demokrasi.

Mengutip Samuel P Huntington dalam bukunya 'The Third Wave of Democracy' (1991), Shohibul Anshor Siregar menegaskan adanya lakon-lakon politik elit Indonesia yang memanfaatkan kelemahan demokrasi untuk dikapitalisasi bagi kepentingan diri sendiri, kelompok dan keluarga mereka.

"Fenomena 'back sliding' (kemunduran) demokrasi ini sepenuhnya didorong oleh oligarki yang ingin tetap menikmati hak-hak istimewa dalam ekonomi dan politik tanpa terusik oleh apa pun," pungkasnya.

Sementara itu, menyinggung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Januari Riki Efendi, akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), menengarai bahwa di bawah iklim buruk dinasti politik, apalagi di Sumatera Utara (Sumut), Pilkada Serentak 2024 akan sarat dengan permainan intervensional kekuatan antidemokrasi yang mungkin bersembunyi di balik organisasi pemerintah.

Juga akan diawarnai oleh fenomena politik uang yang massif yang menunjukkan keterancaman integritas keseluruhan proses dan tahapan pelaksanaan pilkada, terutama pencoblosan dan perhitungan suara.

Karena itu, menurut penulis buku 'Pemuda dan Luka Demokrasi', ini, harus diperbanyak forum-forum yang terakses oleh publik untuk menerangkan nilai-nilai demokrasi dan kewajiban warga negara untuk mengawasi dan melawan semua deviasi (penyimpangan).

Mengakhiri diskusi yang dimoderatori oleh aktivis Kota Medan, Ananda Rizki Tambunan, ini, Ketua Sahabat Indonesia Membangun, Mohd Ilham Fauzi Munthe membeberkan bahwa agenda diskusi akan berlangsung sebanyak 9 episode.

Hasil-hasil diskusi akan dibukukan dan nanti akan diserahkan kepada pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota se Sumatera Utara, termasuk seluruh pimpinan partai politik di daerah (Kabupaten/Kota, Provinsi) dan Pusat.

Mereka, tegas Munthe, sangat perlu memahami bahwa hak-hak konstitusional rakyat tak dapat diabaikan oleh siapa pun untuk beroleh pemimpin yang berintegritas. (mn.09)***