Syahrul Pasaribu Konsolidasi Potensi Golkar Tapsel, Ini Instruksi Ketua

Konsolidasi antara lain dilaksanakan bersamaan dengan buka puasa bersama pengurus DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan (Tapsel) dan 15 Pimpinan Kecamatan (PK) itu digelar di Nays Dream Cafe Jalan Baru Sidempuan By Pass, Sabtu (8/4/2023) malam.

Hadir Wakil Bupati Tapsel juga Wakil Ketua Golkar Sumut Rasyid Assaf Dongoran, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Tapsel Ja'far Syahbuddin Ritonga, Ketua Golkar Tapsel Rahmat Nasution beserta seluruh pengurus kabupaten dan kecamatan. Hadir juga seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel.

Syahrul mengatakan, di Tapsel sekarang ini sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Seperti tahun anggaran 2022 dengan serapan anggaran yang rendah dan stunting yang meningkat tajam serta terjadinya penurunan peringkat kesejahteraan atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di antara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, padahal kafasitas fiskal Tapsel sejak tahun 2018 sampai saat ini sangat memadai.

Hubungannya dengan konsolidasi partai, kepada seluruh fungsionaris Golkar dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel serta pengurus Golkar kecamatan, Syahrul minta memperkuat soliditas, merapatkan barisan dan melaksanakan tupoksi masing-masing serta selalu berada di tengah rakyat dan pandai memanfaatkan momentum sesuai regulasi, agar Golkar semakin dicintai rakyat dan elektabilitas partai meningkat.

Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar, Rahmat Nasution mengatakan, selama 12 tahun berlalu, baru tahun anggaran 2022 kemarin serapan anggaran yang paling rendah yaitu sekitar 80 %, sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang angkanya sangat fantastis, mencapai Rp348 miliar.

"Untuk menyegarkan ingatan kita, bahwa tahun anggaran 2010 serapan anggaran 88,81 %, tahun 2011 sebesar 91,50 %, 2012 sebesar 87,98 %, tahun 2013 sebesar 89,55 %, tahun 2014 sebesar 89,47 % dan tahun 2015 sampai 2021 atau selama tujuh tahun terakhir selalu di atas 90 %.

"Tahun kemaren dana ratusan miliaran rupiah 'tidur' atau idle (menganggur) di bank, dan keadaan itu tidak ada satu orang pun yang diuntungkan," ujar Wakil Ketua DPRD Tapsel itu.

Padahal, dengan kafasitas fiskal Tapsel yang relatif sudah baik itu termasuk bila dibandingkan dengan daerah tetangga, seharusnya prestasi lebih banyak dapat digapai. Namun faktanya, di tahun 2022 kemarin banyak prestasi yang menurun dari yang pernah diraih Tapsel sebelumnya.

Seperti penurunan peringkat IPM dari 20 ke 21 dari seluruh 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Termasuk untuk tahun 2023 ini untuk pertama kalinya selama delapan tahun, sebagai reward atau penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 walaupun opini WTP, tetapi DID Reguler (Dana Insentif Daerah), Tapsel tidak lagi memperoleh (reward atau penghargaan DID dalam satu tahun anggaran diberikan dua tahun berikutnya) padahal sebelumnya sudah diperoleh tujuh tahun secara berturut.

"Tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, berkat kinerja baik yang sudah tersistem tahun-tahun sebelumnya, siapapun Bupati, WTP itu hampir dapat dipastikan akan diperoleh Tapsel setiap tahunnya. Termasuk untuk LKPD tahun 2022, kita yakin tetap WTP," terang Rahmat.

Paling miris lagi, tahun 2022 lalu Tapsel paling tinggi (peringkat ke 33) prevalansi stunting atau anak gizi buruk se Sumatera Utara. Padahal di tahun 2021 berada di peringkat 21 di antara kabupaten/kota di Sumut dan tahun sebelumnya stunting juga tidak pernah masalah yang krusial.

"Dan perlu digarisbawahi, Itu data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," jelasnya.

Dari kondisi yang sangat miris itu, tahun 2023 ini Pemkab Tapsel mendapatkan anggaran Rp15 miliar untuk percepatan penurunan stunting melalui DAK Fisik sesuai Perpres No 130 tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang rincian APBN 2023.

"Ini bukan hal yang dapat dibanggakan. Karena bantuan ini didapat akibat banyaknya anak gizi buruk di Tapsel yang kita cintai ini," kata Rahmat.

Sangat disayangkan juga, tahun 2021 kemarin Menteri Desa telah menerbitkan Peraturan No. 7 tertanggal 24 Agustus 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, di mana salah satunya terkait penanganan stunting.

Akan tetapi hal itu tidak dilakukan, justru Dana Desa sebagian digunakan untuk program Toga (Tanaman Obat Keluarga). Mungkin kebijakan ini yang antara lain menambah terjadinya prevalansi stunting Tapsel tertinggi di Provinsi Sumut.

Kepada seluruh pengurus dan kader Golkar Tapsel, Rahmat meminta agar pandai dan cerdas menyikapi berbagai kondisi miris yang terjadi saat ini.

Instruksi

Terkait kondisi miris ini, Ketua DPD Partai Golkar Tapsel Rahmat Nasution pada kesempatan itu langsung menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel untuk bersikap.

Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi C, diinstruksikannya untuk fokus dan serius memantau penanganan stunting. "Kita malu karena sering diejek sebagai daerah KGB atau Kabupaten Gizi Buruk," ungkapnya.

Rahmat berpendapat, prevalansi stunting tahun 2022 tertinggi di Sumut akibat program dan sistem penanganannya yang sudah salah sejak awal yaitu dengan tidak mempedomani beberapa regulasi seperti Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting secara holistik dan integratif melalui berbagai pelaksanaan program di OPD terkait.

Demikian juga dengan tidak menempatkan Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) seperti dimaklumatkan turunan Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 tahun 2021 yaitu Peraturan BKKBN No.12 tahun 2021 yang mengamanatkan . Anehnya regulasi ini diabaikan oleh Bupati Tapsel dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang TPPS yang menghunjuk Sekda sebagai Ketua sampai dengan saat ini.

Sementara untuk anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi B, Rahmat instruksikan agar fokus dan serius mengawal penggunaan anggaran. Agar, SiLPA yang meledak fantastis tahun 2022 tidak terulang lagi di tahun ini (2023).

Kepada anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi A, Rahmat instruksikan agar fokus mengawasi penggunaan anggaran Dana Desa agar tidak mubajir dan kurang tepat sasaran.

Seperti halnya penggunaan Dana Desa di tahun 2022 untuk membeli bibit Tanaman Obat Keluarga (Toga) ke luar daerah, yang notabene banyak tumbuh dan ditemukan di Tapsel. Ia menekankan supaya program PKK dengan Dinas terkait tidak terulang lagi.

Menurut Rahmat, akibat kebijakan ini 'kasihan para Kepala Desa' karena bertambah kerjanya di luar tupoksinya. Apalagi program Toga ini tidak ada diatur dan bukan juga merupakan program prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2022.

Demikian juga untuk tahun 2023, sebagaimana Permendes No.7 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan Permendes 8 tahun 2022 tanggal 13 September 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 dan tahun 2023.

"Karena itu kepada anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi A DPRD Tapsel, saya tekankan agar mengawal penggunaan Dana Desa itu di tahun 2023 ini," tegas Rahmat.

Ketua Wantim Partai Golkar Tapsel Ja'far Syahbuddin Ritonga yang juga Direktur Pesantren Modern Darul Mursyid meminta, seluruh pengurus dan kader mengutamakan tugas prioritas, sebagaimana instruksi yang telah disampaikan Ketua Rahmat Nasution

"Ingat, kita memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dan diperkuat lagi oleh instruksi Ketua Golkar Tapsel, pak Rahmat. Mulai hari ini, perkuat konsolidasi dan tetaplah bersama rakyat," pesannya.

Senada dikatakan Wakil Ketua Golkar Sumut yang juga Wakil Bupati Tapsel Rasyid Assaf Dongoran. Golkar, katanya, harus lebih meningkatkan ritme gerakan agar bisa memenangkan Pemilu 2024.

"Tentang kondisi pemerintahan Tapsel saat ini, silahkan soroti sesuai data, fakta dan jangan lupa berikan solusi. Jangan mengada-ada, agar kita tidak dicap "aneh" seperti kader partai lain. Kalau saya bapak ibu tanya, saya lebih baik diam," ungkap Rasyid. [mn.11]