Keteladanan Baru dari Tapanuli Selatan: Bupati Turun Langsung, Rakyat Merasa Dilindungi

TAPSEL.Mitanews.co.id ||
Di tengah kian mengerasnya sekat antara kekuasaan dan realitas rakyat, secercah harapan muncul dari Selatan Tapanuli. Sebuah peristiwa kecil namun penuh makna terjadi pada Sabtu, 17 April 2025.

Seusai membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kecamatan Angkola Muaratais, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, tidak pulang ke rumah dinas dengan iring-iringan protokoler. Ia berbelok arah, melangkahkan kaki menuju Puskesmas Pintu Padang. Langkahnya bukan sekadar formalitas, melainkan misi mendengar denyut jantung rakyat—dari dekat.

Apa yang dilakukan Bupati Gus Irawan bukan hal biasa. Ia tidak menunggu laporan indah dalam map-map rapi. Ia memilih membuka halaman demi halaman catatan pelayanan kesehatan.

Ia bertanya langsung kepada petugas, dan—seperti petir di siang bolong—terungkap bahwa masyarakat masih dikenai biaya berobat di puskesmas tersebut.

Padahal, Kabupaten Tapanuli Selatan telah mendeklarasikan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Dalam kerangka itu, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Namun kenyataannya tak selalu seindah kebijakan. Masih ada celah, masih ada derak yang nyaris tak terdengar jika tidak dijenguk dari dekat.

Bupati pun angkat bicara di hadapan publik, tanpa tedeng aling-aling. Dengan suara tegas, ia menyatakan:

"Namun sangat disayangkan saat saya mengecek buku pelayanan sambil menanyakan ke salah satu pegawai, bahwasanya berobat di puskesmas ini dikenakan biaya."

"Saya terkejut. Kenapa ada biaya-biaya ini? Langsung saya tanya kepada petugas: 'Kenapa ada biaya? Bukankah kalian sudah declare bahwa berobat di Tapsel nggak bayar, cukup bawa KTP?' Lalu kenapa bayar? Saya cek catatan buku bukti pembayarannya. Saya perintahkan mereka untuk membuat buku baru karena buku catatan pembayaran ini akan saya usut."

Sikap itu bukan hanya bentuk ketegasan administratif. Lebih dari itu, ia adalah ekspresi tanggung jawab moral seorang pemimpin yang tidak ingin satu pun hak dasar rakyatnya terampas, sekecil apa pun.

Sikap Gus Irawan menjadi angin segar di tengah suasana birokrasi yang acap kali lamban merespons keluhan. Tak jarang pejabat publik sibuk membangun alibi sebelum menyentuh substansi masalah. Bahkan, laporan wartawan pun kerap dianggap sekadar desas-desus, bukan panggilan nurani. Tapi di Tapanuli Selatan, kita menyaksikan pergeseran arah: dari gaya defensif menjadi kepemimpinan yang proaktif, dari formalitas menuju keberpihakan.

Sebagian orang boleh menyebut ini langkah populis. Tapi sesungguhnya, inilah wajah asli pelayanan publik: hadir, mendengar, dan bertindak. Dalam diri Gus Irawan, tampak jejak masa lalunya sebagai anggota DPR RI yang vokal, terbawa dalam sikapnya kini sebagai bupati. Ia tidak sekadar menjalankan roda pemerintahan, tetapi menghidupkan kembali roh pelayanan: menyapa rakyat dari dekat, dan—yang lebih penting—menyelesaikan apa yang selama ini kerap disembunyikan.

Langkah ini bukan hanya soal sidak dan teguran. Ini adalah ajakan senyap kepada kepala daerah lainnya di seluruh penjuru negeri: jangan takut mendekati masalah. Pemimpin bukan untuk dikelilingi laporan manis, tetapi untuk menggali kenyataan yang pahit dan mengubahnya menjadi harapan.

Ketika pemimpin berani menghadapi kenyataan dan tidak menutupinya, saat itulah rakyat merasa benar-benar dilindungi. Sebab yang dibutuhkan rakyat bukan hanya janji di mimbar, tapi tindakan nyata yang menyentuh hidup mereka sehari-hari.

Bupati Gus Irawan telah menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari keberanian seorang pemimpin menatap mata rakyatnya dan berkata: “Aku bersamamu, bahkan ketika sistem pun mencoba menjauh.” Dan dari Tapanuli Selatan, kita belajar: bahwa keteladanan bukan tentang pidato panjang atau seremoni megah, tapi tentang langkah kaki yang menjejak tanah—di mana rakyat mengadu dan berharap.(Penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)***