Anggota DPRD Laporkan Berbagai Persoalan di Tapteng ke Ombudsman RI

Kedatangan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kantor Ombudsman RI tersebut guna melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang tak kunjung selesai hingga saat ini.

Adapun diantara berbagai persoalan yang dilaporkan oleh sejumlah wakil rakyat dari Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut seperti lambannya penanganan banjir, carut marutnya pendataan serta penyaluran bantuan bagi korban bencana serta Ketidak harmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu, Dugaan tindak korupsi, hingga persoalan PNS (OPD, Camat Sampai Lurah) yang telah melanggar aturan ASN juga tak luput dalam laporan yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Tapanuli Tengah tersebut ke Ombudsman RI.

Laporan dari sejumlah Anggota DPRD Tapteng tersebut telah diterima langsung oleh Komisioner Ombudsman RI, Maneger Nasution dan sudah teregistrasi di Ombudsman RI.

Kepada wartawan, anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Fraksi Gerindra Madayansyah Tambunan didampingi Ketua Fraksi Gerindra Deni Herman Hulu, serta anggota DPRD dari Fraksi NasDem Musliadi Simanjuntak, Hashim Rahman Pasaribu didampingi Ketua Fraksi NasDem Niko Septian Sitompul, saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa laporan yang mereka sampaikan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan terkait persoalan yang terjadi saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Kami berharap, dengan adanya laporan ke Ombudsman RI ini dapat menjadi pintu masuk untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di Tapteng, karena dampaknya bermuara terhadap pelayanan publik," kata Madayansyah Tambunan.

Sementara itu, Musliadi Simanjuntak yang juga hadir dalam pelaporan tersebut menguraikan persoalan yang terjadi saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah, dimulai dari lambannya penanganan banjir, hingga persoalan pendataan dan penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) da lain sebadainya. Di mana sejumlah korban bencana tidak tercatat sebagai penerima, sementara warga yang tidak terdampak justru menerima bantuan.

Hal tersebut tentu menjadi polemik hingga saat ini di tengah-tengah masyarakat Tapteng yang bermuara pada aksi protes dan penyengelan kantor lurah dan kantor camat.

"Kita melihat Pemkab Tapteng mulai dari Bupati Masinton hingga aparat paling bawah gamang dalam penyelesaian data para korban. Dan hingga kini Pemkab Tapteng tidak bisa memberikan jawaban pasti kapan Jadup tahap II disalurkan, mengingat Jadup tahap I penuh dengan persoalan," tegas Musliadi.

Masih menurut Musliadi, bahwa pendataan korban bencana hingga kini di Tapteng menjadi persoalan serius karena warga sudah bosan dan jenuh bolak-balik didata tetapi hasilnya nihil.

"Ini kan sudah menjadi maladministrasi namanya??, makanya kita laporkan ke Ombudsman RI.l," tambahnya.

Saat ditanya apakah berbagai persoalan tersebut hanya dilaporkan ke Ombudsman RI saja ??, Musliadi dengan tegas menyatakan "TIDAK".

Bahkan mereka menegaskan bahwa persoalan yang saat ini terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga saat ini tidak hanya dilaporkan ke Ombudsman RI saja, namun berlanjut melaporkan persoalan tersebut ke Pimpinan KPK RI, Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Panglima TNI, Menteri Hukum (Menkum), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Keuangan (Menkeu), Menpan RB, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala BKN, BPK RI, DPD RI, DPR RI serta Pimpinan Parpol di Pusat.

"Tujuannya adalah, agar pemerintah pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak dipimpin Oleh Bupati Masinton Pasaribu. Dan kami melihat bahwa sepertinya penanganan bencana ini "dipelihara" oleh Bupati Masinton," ungkapnya.***