oleh

E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Diluncurkan

-Ekonomi Bisnis-1,157 views


E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Diluncurkan

JAKARTA.Mitanews.co.id ||


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis 28 Maret 2024 di Jakarta.

Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah ini dilakukan LKPP dengan menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement, yang fokus melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.

Peluncuran Katalog Versi 6.0 ini dihadiri oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R., serta beberapa pejabat pimpinan tinggi lainnya.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Yaitu melalui fitur baru katalog elektronik LKPP memberikan kemudahan kepada para stakeholdernya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui Katalog Elektronik Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi.

Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Pengguna akan dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. dalam kesempatannya mengatakan bahwa Katalog Elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. “Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian, harapan kami adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pihak pembeli (buyer) dan penjual (seller). Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbarui sistem pengadaan nasional di Indonesia, demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Venusiana.

Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini diterapkan di lima
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selama masa migrasi dan piloting kepada K/L/PD tersebut, Katalog Elektronik versi sebelumnya masih bisa digunakan oleh K/L/PD lainnya hingga akhir tahun 2024. “Kami targetkan bahwa pengembangan Katalog Versi 6 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh K/L/PD sudah dapat menggunakannya,” kata Hendi.

Dengan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 ini, pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan bangsa. Pemerintah mengundang semua pihak untuk menjelajahi dan memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Katalog Elektronik Versi 6.0.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada Kepala LKPP beserta jajarannya yang telah sukses mengembangkan sistem tersebut. “Pengembangan ini bisa rampung karena orkestrasi Pak Hendi sebagai Kepala LKPP menggerakan seluruh stakeholdernya, selamat saya ucapkan atas launching katalog ini. Karena sistem yang ada di LKPP ini telah in line dengan sistem di KemenpanRB, sehingga turut berpengaruh terhadap nilai RB,” ucap Anas.

========================================================================

*Tentang LKPP*
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014. Salah satu fungsi LKPP adalah untuk merumuskan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah SPSE, e-katalog, e-purchasing dan e-monev, serta mengembangan SDM pengadaan, membina pelaku usaha dan membantu penyelesaian permasalahan pengadaan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: Telp. 021- 299 12 450 ext. 0944/0945 | wa 813-1110-2890| Twitter/Instagram: @LKPP_RI | email: humas@lkpp.go.id

Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi digital milik negara yang berfokus pada tiga domain bisnis: Digital Connectivity, meliputi fiber to the x (FTTx), 5G, software-defined networking (SDN)/ virtualisasi fungsi jaringan (NFV)/satelit; Digital Platform, meliputi pusat data, cloud, internet of things (IoT), big data/AI, keamanan siber; dan Digital Services untuk konsumen, perusahaan, dan bisnis wholesale. Telkom Indonesia berupaya untuk memperkuat posisi kepemimpinannya dalam konektivitas digital, mengembangkan talenta digital untuk mempercepat pertumbuhan platform digital, mendorong inovasi dalam layanan digital, dan

memberikan nilai yang lebih besar kepada bisnis melalui upaya optimalisasi portofolio dan kemampuan implementasi yang tangkas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.telkom.co.id

Tentang GovTech Procurement

Govtech Procurement merupakan unit tribe independen yang dibentuk Telkom Indonesia untuk melaksanakan transformasi digital pengadaan pemerintah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Govtech Procurement terus memberikan solusi teknologi mutakhir secara menyeluruh mulai dari desain, pengembangan produk, membantu proses transformasi digital, hingga implementasinya, sehingga tercapai sistem Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang transparan, tercatat, optimal dan terintegrasi.(MN.01)***

Baca Juga :
Mahasiswa Hukum UNA “John Rawls” Berbagi Takjil

News Feed