Jhonra Purba : “Bansos Jangan Dipolitisasi, Pengawasan di Desa Harus Diperketat”
SERGAI.Mitanews.co.id ||
Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhon Rawansen Purba (foto) yang akrab disapa Jhonra menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak boleh dipolitisasi dalam bentuk apa pun.
Penegasan ini disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Sergai, Rabu 26 November 2025.
Jhonra menilai bahwa bansos merupakan hak masyarakat yang wajib disalurkan secara objektif dan tepat sasaran tanpa campur tangan kepentingan politik, kelompok, atau pihak tertentu.
Ia menyebut tingkat desa sebagai titik paling rawan terhadap potensi penyimpangan penyaluran bantuan.
“Saya akan turun langsung di dapil saya, terutama di 12 desa yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu, untuk memastikan apakah penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Pengawasan harus diperketat,” tegas jhonra.
Ia meminta Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemerintah desa untuk melakukan evaluasi serta validasi ulang data penerima manfaat. Jhonra juga mendorong Bupati Sergai melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakberesan dalam proses penyaluran bansos.
Terkait kebijakan pemasangan stiker bagi keluarga miskin, Jhonra berharap pemerintah desa khususnya kepala desa dapat menjalankan arahan Menteri Sosial RI secara baik dan transparan.
Diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan mekanisme pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” pada rumah penerima bansos sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akurasi data.
Jhonra menegaskan seluruh kebijakan bansos harus dijalankan dengan prinsip keadilan serta mengedepankan kepentingan masyarakat penerima bantuan bukan kepentingan pribadi. (mn.44)***
Baca Juga :
PDIP Soroti Efisiensi Pendapatan dan Kebutuhan Rakyat di APBD 2026
