Kelompok Cipayung Datangi KPU dan BAWASLU Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Tapteng

Adapun kelompok Cipayung tersebut terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah (HIMMAH) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). 

Pada kesempatan tersebut, Ketua PC IMM Sibolga-Tapteng Akdinul Akbar menyampaikan bahwa adapun kecurangan yang dimaksud sesuai hasil investigasi mereka yakni, pemanfaatan data warga yang sudah meninggal dunia dan juga perantau atau warga yang tidak lagi tinggal di daerah tersebut, namun data kependudukan nya masih terdaftar sebagai warga setempat.

Lebih lanjut, Akdinul Akbar menyampaikan bahwa dugaan kecurangan ini disinyalir akan digunakan oleh salah seorang Calon Legislatif (Caleg) untuk mendulang suara tinggi. Selain menyampaikan laporan, Cipayung juga meminta kepada KPU dan BAWASLU untuk mengawasi ketat jalannya Pemilu.

"Jumlah data "siluman" itu mencapai 20 persen. Kami minta KPU dan BAWASLU untuk mengawasi ketat, jangan sampai terjadi kecurangan. Data orang mati belum di verifikasi oleh KPU, begitu juga orang-orang yang di perantauan," jelas Akdinul diamini Ketua HMI Anggiat Mariti, Ketua HIMMAH Andriansyah Tanjung, dan Ketua PMII Waisy.

Sementara itu, Muhammad Yusuf Nasution selaku kuasa hukum Kelompok Cipayung juga meminta KPU agar segera melakukan evaluasi dan verifikasi ulang data Pemilih di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Lebih lanjut, Kuasa hukum Kelompok Cipayung itu juga meminta agar penyelenggara Pemilu dan TNI/Polri agar netral pada Pemilu 14 Februari 2024 nanti. Karena dia menduga, kecurangan ini merupakan bagian dari intervensi oknum yang berasal dari Pemerintah 

"Kami juga menduga adanya intervensi kepada penyelenggara Pemilu dari oknum eksekutif. Karena data itu dari kelurahan. Karena seperti yang meninggal, kalau gak dilaporkan, KPU kan gak tahu, sehingga masih masuk dalam DPT," ungkapnya.

Adapun dugaan Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang disinyalir menyalahgunakan data warga yang telah meninggal dunia dan warga perantau, antara lain, Kelurahan Muara Nibung, Hajoran, Hajoran Indah, Pasar Baru, dan Lubuk Tukko. Kemudian, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Sibuluan Indah (TPS 1, 2 dan 3), Sibuluan Terpadu, Sibuluan Nauli dan Sihaporas Nauli.

Sebelumnya, Kelompok Cipayung ini sempat jengkel saat hendak menyampaikan laporannya ke kantor Bawaslu Tapanuli Tengah.

Pasalnya, karena saat itu mereka tidak menemukan satupun Komisioner dan stafnya berada di tempat. Sementara menurut aturan yang ada, sepanjang Minggu tenang Pemilu, Komisioner dan staf harus berada di kantor selama 24 jam. 

Setelah seorang pria yang mengaku sebagai Satpam mencoba menghubungi seseorang, kemudian beberapa staf pun tiba dan langsung menerima laporan Kelompok Cipayung.(MN.16)***