TAPTENG.Mitanews.co.id ||
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Khairul Kiyedi Pasaribu dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun di wilayah tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu dihadapan 150 orang guru honorer yang datang menyampaikan aspirasi mereka ke Gedung DPRD Tapteng, Sumut, pada Rabu (23/8/2023).
Khairul Kiyedi Pasaribu pun menegaskan bahwa DPRD Tapteng bersama Pemkab Tapteng akan mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) serta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
"Kita akan mengajukan permohonan agar para guru honorer yang telah mengabdi dalam kurun waktu yang lama ini dapat segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Khairul Kiyedi Pasaribu didampingi Wakil Ketua DPRD Tapteng Willy Sahputra Silitonga.
Kiyedi juga mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap kondisi para guru honorer tersebut. Bahkan beberapa di antaranya ada yang mengajar di daerah terpencil dengan gaji yang minim, yakni hanya sekitar Rp250 ribu per bulan.
Lebih lanjut, Kiyedi pun menceritakan pengalaman pribadinya bagaimana dulunya orang tuanya pernah menjadi Guru Honorer selama 13 tahun. Sehingga ia bisa merasakan secara mendalam bagaimana keluh kesah yang saat ini dirasakan oleh para guru honorer tersebut.
"Orang tua saya juga dulunya pernah menjadi Guru Honorer selama 13 tahun. Jadi saya tahu betul bagaimana perasaan bapak/ibu guru honorer. Kami akan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi para guru honorer di Tapanuli Tengah,” jelas Kiyedi.
Kiyedi juga menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani aspirasi bapak/ibu para guru honorer di Tapanuli Tengah.
“Kasihan mereka, tidak pantas gaji yang mereka terima sebanding dengan dedikasi yang mereka berikan dalam dunia pendidikan,” ujar Khairul Kiyedi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tapteng Boy Rahman Hasibuan mengakui bahwa para guru honorer ini telah mengabdi lebih dari 10 tahun, namun gaji yang mereka terima kurang mencukupi.
"Jadi kita wajar mendukung dan memperjuangkan aspirasi para guru honorer ke Menpan RB dan Komisi II DPR RI, untuk diangkat menjadi ASN P3K,” kata Boy Rahman.
Menurut Boy, beberapa waktu lalu Pj Bupati Tapteng juga sudah menyampaikan aspirasi para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi ASN, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN).
“Namun kita akan susul lagi aspirasi para guru honorer ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Guru Honorer (GHN) 10 Plus, Porinus Gea, Spd, mengharapkan agar para guru yang telah mengabdikan dirinya lebih dari 10 tahun ini dapat diangkat menjadi ASN tanpa harus melewati proses test yang berlebihan bahkan sampai membebani mereka.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, Porinus mengajukan permintaan kepada Pemkab Tapteng untuk dapat membuka formasi ASN lebih banyak, sehingga semua guru honorer yang telah mengabdikan dirinya lebih dari 10 tahun itu memiliki kesempatan yang adil untuk diangkat menjadi ASN. Porinus juga menjelaskan bahwa terdapat sekitar 150 guru honorer yang telah bergabung dalam komunitas GHN 10 Plus.
"Kami berharap kepada Bapak Pj Bupati, Bapak Ketua DPRD Tapteng, serta Kadis Pendidikan Tapyeng agar bersama-sama memperjuangkan kami untuk dapat diangkat menjadi ASN PPPK,” harap Porinus Gea didampingi Sekretarisnya Julianti Hutagalung.(MN.16)
Baca Juga :
Terbukti Bawa Tuak, Warga Riau Didenda Rp 2 Juta Rupiah
