OPD Pemkab Tapteng Tak Hadiri 3 kali RDP, Musliadi Simanjuntak: Pengawasan DPRD itu Bukan Sekedar Undangan, ini Hak Rakyat
TAPTENG.Mitanews.co.id ||
Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Musliadi Simanjuntak, S.Pd.I menyampaikan keprihatinannya yang serius atas sikap sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) yang tidak menghadiri tiga kali undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Tapteng tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan sama sekali.
Padahal RDP ini kata Musliadi adalah forum resmi yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“RDP bukan seremoni. Ini adalah bagian dari kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Ketidakhadiran OPD secara berulang kali tanpa alasan, adalah bentuk pengabaian terhadap akuntabilitas publik, dan bisa dimaknai sebagai upaya melemahkan fungsi DPRD yang memiliki mandat langsung dari rakyat,”tegas politisi NasDem itu kepada wartawan, pada Senin (9/6/2025).
Lebih lanjut, Musliadi juga mengingatkan bahwa DPRD bukanlah bawahan OPD. Sebaliknya, OPD memiliki kewajiban moral dan hukum untuk terbuka dan hadir ketika DPRD memanggil dalam konteks pengawasan.
“Untuk itu, saya mendesak agar saudara Bupati Tapanuli Tengah segera memberikan klarifikasi terkait sikap OPD ini. Karena koordinasi antar-lembaga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat. Saya meminta jangan jadikan birokrasi sebagai benteng dari kritik rakyat,” tegasnya kembali.
“Kami di DPRD siap membuka ruang dialog dan solusi. Tapi jika pola pengabaian ini terus terjadi, langkah konstitusional akan kami tempuh. Mari bangun pemerintahan yang terbuka, bukan tertutup dari pengawasan,” ungkapnya.(MN.16)***
Baca Juga :
Ketua Golkar Sumut Qurban 110 Sapi di Asahan
