Pemkab Sergai Berkomitmen Jadikan Data sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan
SERGAI.Mitanews.co.id ||
Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menegaskan pentingnya akurasi data dan kualitas pelaporan dalam mendukung penilaian kinerja pemerintah daerah pada pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Penegasan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Pendampingan Pengisian Penilaian Indikator Kinerja Pemerintah Pusat Program Strategis Nasional Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Sergai, bertempat di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu 13 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Sergai mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi memandang pelaporan sekadar urusan administratif. Menurutnya, validitas data dan kelengkapan eviden menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Jangan pernah menganggap pengisian indikator kinerja hanya urusan administratif. Satu data yang tidak valid dapat memengaruhi penilaian pemerintah daerah secara keseluruhan,” ujar Bang Wiwik, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, PSN merupakan agenda prioritas pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga ketahanan pangan, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik.
Karena itu, seluruh capaian pembangunan daerah harus dapat dibuktikan melalui laporan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Bang Wiwik, pemerintah saat ini tidak lagi dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan ataupun besarnya anggaran yang digunakan. Penilaian, kata dia, lebih menitikberatkan pada kualitas hasil, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan program secara transparan dan akuntabel.
Darma Wijaya juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pelaporan tidak hanya berada di tangan operator. Kepala perangkat daerah diminta memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya, mengetahui progres capaian program, serta memastikan laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi lapangan.
Ia mengakui masih adanya pola pikir yang memandang pelaporan hanya sebagai pekerjaan administratif. Padahal, menurutnya, data saat ini merupakan wajah pemerintah daerah. Kesalahan data dan lemahnya laporan dapat berdampak pada turunnya kredibilitas daerah hingga memunculkan persoalan akuntabilitas di kemudian hari.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sergai mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dinilai dapat memperkuat pengendalian intern dan membantu perangkat daerah memahami indikator kinerja secara tepat. Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kendala dan memperbaiki persoalan sejak dini.
“Lebih baik memperbaiki sekarang daripada menjelaskan ketika masalah sudah menjadi temuan,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan Semester I Tahun 2026 sebagai momentum perubahan pola kerja, dari kerja administratif menuju kerja substantif dan profesional.
“Karena sesungguhnya masyarakat tidak menilai seberapa banyak laporan yang kita buat, tetapi seberapa nyata hasil kerja pemerintah yang mereka rasakan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya Kememdagri Maharani Desmira sebagai narasumber, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Kaharuddin, MM, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Kamaluddin, MMA, para Kepala OPD, serta perwakilan OPD terkait.***
