Pengunjukrasa Teriakkan Yel “Tangkap Gubsu”

Menurut pengunjukrasa yang memenuhi depan Kantor Gubsu di Jalan P Diponegoro Medan, Rabu (19/1), para pejabat teras itu diminta ditangkap apabila disinyalir ada keterlibatan dalam skenario sindikat mafia tanah pada penyelesaian tanah eks HGU PTPN2,

Pengunjukrasa meminta agar konflik agraria antara masyarakat dengan pihak PTPN 2, PTPN 3 dan PTPN 4 dan juga perkebunan asing dan swasta segera dituntaskan.

“Sampai saat ini konflik antara rakyat dengan PTPN2, PTPN3 dan PTPN4, kebun swasta dan kebun asing masih terus terjadi. Belum lagi konflik perkebunan dengan masyarakat adat,” teriak  pimpinan aksi Joni Siregar.

Mereka memaparkan situasi penyelesaikan konflik pertanahan di Sumatera Utara diperparah dengan penyelesaian tanah eks HGU PTPN 2 seluas 5.783 hektar yang sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 11 Maret 2020 agar segera diselesaikan dan didistribusikan kepada rakyat.

Hingga saat ini, hal tersebut belum selesai dan justru tim inventarisasi dan identifikasi yang dibentuk oleh Gubernur Sumut tidak melibatkan unsur muspida lain mulai dari DPRD Sumut, kelompok tani maupun para aktifis agraria.

“Tanah eks HGU PTPN2 seluas 5.873 hektar itu adalah buah perjuangan rakyat dan reformasi. Tim yang dibentuk oleh gubernur Sumut ini terindikasi dan diduga kuat ada keterlibatan mafia tanah didalamnya,” teriak Joni.

Atas dasar itu, pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya agar perintah Presiden Joko Widodo terkait distribusi tanah eks HGU PTPN2 segera dilkaukan dengan melibatkan seluruh unsur. 

Aksi unjuk rasa ini diterima oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diundang untuk menyampaikan aspirasinya di lantai 2 kantor gubernur. Akan tetapi tak berselang lama, perwakilan tersebut meninggalkan gedung dan kembali berorarasi. (01)

Baca juga : IRT Pengedar Ganja di Polonia Jalani Sidang Perdana