Catatan Ir Zulfikar Tanjung
Mitanews.co.id || Ada satu fenomena menarik yang patut digarisbawahi dengan tinta tebal dari pertemuan Gubsu Edy Rahmayadi dengan sejumlah wartawan di Aula Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan akhir bulan lalu.
Pada pertemuan itu hampir semua wartawan mengakui komitmen Gubsu Edy Rahmayadi terhadap keterbukaan publik layak diberi acungan dua jempol.
Bisa dibilang tiada hari tanpa berita dan tiada hari tanpa wawancara bagi mantan Panglima Kostrad TNI ini.
Bagi Gubsu semua pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan harus disampaikan secara terbuka.
Tentu terutama terhadap pekerjaan proyek-proyek strategis pemerintah untuk kepentingan publik.
Pada pertemuan tersebut muncul salah satu contoh implementasi pelaksanaan proyek pemerintah yang dikelola secara terbuka dan transparan oleh Gubsu.
Bisa dibilang sejak dari gagasan, perencanaan mau pun pelaksanaannya proyek itu terbuka kepada publik terutama melalui media massa.
Proyek itu adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan tahun jamak, atau dikenal sebagai Proyek Jalan Rp 2,7 triliun.
Menurut catatan juga program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk program yang diimplementasikan secara terbuka sejak awal hingga perencanaan oleh Pemprovsu.
Dijabarkan
Bagusnya, komitmen keterbukaan Gubsu ini mampu dijabarkan secara baik oleh pejabat teknisnya, yaitu Bambang Pardede sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sumut serta Achmad Fadly sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut.
Walau pada awalnya gagasan proyek tahun jamak sebesar Rp 2,7 triliun itu sempat menimbulkan polemik, namun dalam perjalanannya seluruh masyarakat memahami dengan baik bahwa proyek ini memang diperlukan oleh masyarakat sehingga ditanggapi positip.
Kini tentang proyek Rp 2,7 triliun itu masyarakat hanya tinggal mengawasi agar berjalan baik oleh pihak kontraktor pelaksananya.
Sedangkan tentang programnya bisa dibilang hampir seluruh masyarakat sudah setuju proyek ini harus disukseskan.
Komitmen Gubsu yang sejak awal selalu terbuka terhadap proyek ini diikuti oleh Bambang Pardede sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sumut.
Beliau secara periodik memberikan keterangan pers kepada wartawan sekitar progress maupun pelaksanaan proyek ini.
Bahkan Bambang Pardede memfasilitasi wartawan agar meninjau langsung perkembangan proyek ini di lapangan.
Tercatat puluhan wartawan difasilitasi oleh Bambang Pardede turun langsung ke kabupaten dan kota melihat pelaksanaan proyek ini secara objektif.
Begitu juga program pemutihan PKB dan BBNKB paruh akhir tahun lalu bisa dikatakan sukses antara lain karena gencarnya pihak Achmad Fadly sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut melakukan konferensi pers sejak awal sebelum program dilaksanakan.
Ketika program ini dibuka maka masyarakat sudah faham betul tentang program ini sehingga hanya tinggal mengimplementasikannya saja.
Bahkan komitmen keterbukaan Achmad Fadli ini membuat wartawan ikut gencar mensosialisasikannya, bukan hanya melalui penulisan di media massa namun sejumlah wartawan ikut langsung membagi-bagikan poster sosialisasi kepada masyarakat di Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Kumpulkan Pemred
Komitmen keterbukaan dalam implementasi proyek pemerintah tampak jelas ketika Gubsu Edy Rahmayadi langsung mengumpulkan sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media ketika awal-awal proyek ini banyak perdebatan.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sengaja menjamu sekaligus bertemu ramah dengan para pemimpin redaksi media cetak di rumah dinas di Jalan Sudirman No 41 Medan.
Jamuan dan silaturahmi itu berlangsung dalam suasana santai penuh keakraban.
Gubsu Edy Rahmayadi meminta semua media mendukung pembangunan di Sumut, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur jalan multi years senilai Rp 2,7 triliun.
Dikatakan Edy, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalankan proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.
Anggaran ini dengan pendanaan tahun jamak (multiyears) pada 2022-2024, ujarnya pada acara yang hadir Bambang Pardede sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sumut.
"Pembangunan jalan 450 km dan jembatan ditargetkan selesai tahun 2023," ujarnya di hadapan pimred media.
Lanjutnya, pembangunan jalan sepanjang 450 km itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi di Sumut yang ditargetkan dalam kondisi mantap.
"Saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantap sekitar 75 persen dan 25 persen tidak atau belum mantap," katanya.
Panjang jalan provinsi di Sumut ada sekitar 3.005 km. Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun.
"Pembangunan yang dilakukan melalui skema pendanaan tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build), pembangunan bisa lebih cepat selesai," katanya.
Melalui skema itu juga pembangunan bisa menjadi efisien dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya. "Dengan jalan yang semakin baik, maka perekonomian Sumut diharapkan bisa lebih cepat membaik setelah turun akibat dampak pandemi COVID-19," katanya.
Ia menegaskan, mulai tahun 2022 pemeliharaan jalan provinsi akan dilakukan secara rutin. Kalau ada kerusakan langsung akan diperbaiki sehingga akan tidak ada satu meter pun jalan provinsi yang rusak.
Edy juga menjelaskan, ruas jalan yang dibangun antara lain ruas jalan Kuala - Simpang Marike di Langkat (akses kawasan wisata Bukit Lawang). Ruas Jalan Tanjung Balai - Pasar I- batas Labuhanbatu Utara di Kabupaten Asahan (akses menuju sentra pertanian).
Selanjutnya, ruas jalan Gonting - Janji Raja di Samosir (akses KSPN Danau Toba), ruas Jalan Silimbat-Parsoburan di Toba (jalan pintas menuju KSPN Danau Toba).
Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun seperti Jembatan Idano Oyo, ruas Hilimbuasi - Mandrehe di Nias Barat dan Jembatan Bandar Pulo, ruas Simpang 3 Namu Unggas Tangkahan di Langkat seperti yang dijanjikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut Mulyono mengatakan skema pendanaan tahun jamak memiliki manfaat yang lebih besar.
"Pada prinsipnya Pemprov Sumut memberikan kesempatan yang luas untuk para penyedia barang dan jasa," katanya (MN.01)
Baca Juga :
Naik Betor, Edy Rahmayadi Datang ke Pembukaan Musrenbang Sumatera Utara
