Wali Kota Binjai Tegaskan Rekomendasi DPRD Jadi Acuan Perbaikan Kinerja dan Pembangunan

Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan bahwa rekomendasi legislatif akan menjadi acuan utama Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ke depan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Binjai atas kerja keras dalam membahas LKPJ Tahun 2025.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah pembenahan internal terkait ketidaksinkronan data hasil kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Wali Kota, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi kredibilitas laporan pemerintah daerah.

“Ketidaksinkronan data adalah kendala serius bagi kredibilitas laporan. Ke depan, kami akan memperkuat kelembagaan Satu Data, melakukan pengecekan periode cut-off secara ketat, serta mewajibkan OPD memberikan penjelasan tertulis dan bukti dukung yang valid jika terdapat perbedaan angka,” tegasnya.

Pada sektor kesehatan, Kota Binjai mencatat capaian positif dengan angka Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 74,81 tahun atau 100,08 persen dari target 74,75 tahun.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa fenomena double burden atau beban ganda, khususnya terkait angka stunting dan kematian bayi.

“Di satu sisi, UHH meningkat karena kemajuan teknologi medis bagi lansia. Namun di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan pada angka stunting dan kematian bayi yang sangat bergantung pada intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” ujarnya.

Pada sektor ekonomi, Pemerintah Kota Binjai juga mencatat sejumlah capaian. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,71 persen, dengan jumlah penduduk miskin turun dari 14.610 jiwa pada 2022 menjadi 13.870 jiwa pada 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terealisasi sebesar 5,37 persen, melampaui target 5,40 persen. Capaian ini dinilai menunjukkan efektivitas program pelatihan tenaga kerja yang telah dijalankan.

Menanggapi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang berada di angka 4,50 persen atau masih di bawah target, Wali Kota menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari percepatan investasi melalui kemudahan perizinan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan infrastruktur distribusi barang.

Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah juga akan dilakukan melalui digitalisasi layanan pajak dan revitalisasi aset daerah guna memperluas ruang fiskal pembangunan.

"Rekomendasi DPRD adalah vitamin bagi kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai Gusuartini Br. Surbakti, Kapolres Binjai Mirzal Maulana, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.***