Jaringan Telekomunikasi Aceh Pulih, Layanan di Sumut–Aceh–Sumbar Kembali Normal
ACEH.Mitanews.co.id ||
Jaringan telekomunikasi dan layanan digital di Provinsi Aceh dilaporkan telah kembali beroperasi normal pascabencana hidrometeorologi.
Dengan ini maka secara keseluruhan akses telekomunikasi di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—kini telah sepenuhnya normal dengan tingkat ketersediaan layanan mencapai 99,9 persen.
Telkom Indonesia bersama seluruh operating company TelkomGroup memastikan fase pemulihan infrastruktur jaringan telah tuntas pada pekan pertama Januari 2026.
Di Aceh yang menjadi wilayah dengan dampak terberat, seluruh 289 kecamatan yang dilayani Telkomsel telah kembali terhubung, dengan minimal satu site aktif di setiap kecamatan untuk menjamin layanan komunikasi masyarakat dan publik berjalan kembali.
Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan pemulihan jaringan menjadi prioritas utama sejak hari pertama bencana. “Pemulihan jaringan telekomunikasi hingga kembali normal 100 persen menjadi fokus kami. Berkat kerja cepat dan kolaborasi lebih dari 2.500 tim recovery tanggap bencana TelkomGroup, seluruh wilayah terdampak kembali terhubung sehingga aktivitas masyarakat dapat berangsur pulih,” ujar Dian.
Ia menambahkan, upaya pemulihan dilakukan secara menyeluruh dengan mengerahkan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari optimalisasi jaringan transmisi dan akses, pemanfaatan internet satelit Telkomsat, hingga penyediaan genset dan sistem daya cadangan di wilayah dengan tantangan geografis tinggi.
“Kami mengapresiasi dedikasi seluruh tim di lapangan serta dukungan berbagai pihak yang memungkinkan pemulihan berjalan cepat dan tuntas,” kata Dian.
Seiring normalnya jaringan, TelkomGroup juga melanjutkan dukungan pascabencana melalui penyediaan akses WiFi gratis di kawasan Hunian Danantara (Huntara), penguatan jaringan seluler dan Mobile BTS, serta berbagai bantuan kemanusiaan.
Hingga awal Januari 2026, total dukungan TelkomGroup di wilayah terdampak tercatat lebih dari Rp123 miliar, mencakup bantuan logistik, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan program keringanan layanan bagi pelanggan terdampak.(MN.01)***
Baca Juga :
Etika Demokrasi Dipertanyakan, Mantan Anggota DPRD Soroti Pelantikan Pejabat Malam Hari
