Membaca Komitmen Sumut Lewat Effendy Pohan: Koperasi Merah Putih sebagai Jalan Inklusif Ekonomi
Oleh Zulfikar Tanjung
Mitanews.co.id ||
“Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, kita akan percepat pembentukan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga implementasi program ini bisa terlaksana sesegera mungkin.”
Pernyataan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), M Armand Effendy Pohan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang diikutinya secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (19/5/2025).
Pernyataan ini bukan sekadar respons administratif terhadap kebijakan pusat, melainkan bagian dari penjabaran konkret visi dan misi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Gubernur H. Surya, yakni “Kolaborasi Sumut Berkah”. Dalam kerangka visi itu, pembangunan daerah diarahkan secara sinergis, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menempatkan desa sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diinisiasi pemerintah pusat menjadi jalan strategis untuk mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif. Effendy Pohan, dalam kapasitasnya sebagai Sekdaprov, menegaskan kesiapan Sumut untuk menyambut program ini dengan serius dan terstruktur. Hal itu ditunjukkan lewat pembentukan Satgas KDMP di jajaran kabupaten/kota hingga provinsi, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Tidak main-main, Rp300 triliun untuk seluruh KDMP. Jadi akan ada dana tambahan yang akan berputar di tingkat desa. Kita optimis ini akan memberikan dampak besar untuk perekonomian kita,” tegas Effendy.
Pernyataan ini meneguhkan arah pembangunan ekonomi Sumut yang berpijak pada desa sebagai lokomotif pertumbuhan. Ini sejalan dengan misi kepemimpinan Bobby-Surya dalam memadukan inovasi pemerintahan dan kolaborasi pembangunan untuk mewujudkan Sumut yang berdaya saing, inklusif, dan sejahtera secara merata.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan memberi sinyal kuat kepada daerah agar pembentukan KDMP segera dilakukan, bahkan dapat dibiayai lewat pos Biaya Tak Terduga (BTT). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa setelah fokus pada infrastruktur dan ketahanan pangan, kini pemerintah pusat mengarahkan langkah pada pembangunan ekosistem ekonomi desa.
Dalam konteks itu, Sumut menunjukkan sinyal kesiapan dan keselarasan. Gaya kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang mendorong kolaborasi lintas pemerintahan dan pendekatan partisipatif tampak dijabarkan dengan baik oleh Effendy Pohan. Komitmen ini bukan hanya mendukung pusat, tetapi juga memperkuat posisi Sumut sebagai provinsi yang siap menjadi contoh penerapan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Koperasi Merah Putih dapat menjadi ruang akselerasi ekonomi rakyat—bukan sekadar unit usaha, tetapi juga ekosistem pemberdayaan. Diperlukan pendampingan, akses pembiayaan, dan kepemimpinan daerah yang konsisten agar koperasi ini tidak menjadi formalitas semata.
Kehadiran koperasi di desa dan kelurahan yang sehat, produktif, dan transparan akan menjadi titik balik bagi ekonomi lokal Sumatera Utara. Inilah wujud nyata dari Sumut Berkah: ketika birokrasi, kebijakan, dan masyarakat berjalan dalam satu arah untuk memperkuat ekonomi dari bawah.
Komitmen Effendy Pohan adalah gema dari visi besar Bobby Nasution dan H. Surya. Ia adalah artikulasi dari tekad bahwa Sumatera Utara harus tumbuh tidak hanya di kota, tetapi mulai dari desa—secara adil, merata, dan kolaboratif.(penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)***
