Menanti Kejujuran Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Ini membuktikan bahwa magnit atau daya tarik menjadi penyelenggara pemilu itu begitu kuat. Kalau dilihat dari berbagai sudut pandang, mengapa masyarakat begitu bersemangat mendaftarkan diri, mengingat persyaratan yang harus dipenuhi juga tidak tergolong mudah.

Pertama, sebagai seorang anggota KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota mereka dianggap setara dengan pejabat negara ditingkat Kabupaten/Kota.

Kedua, sebagai seorang anggota KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan fasilitas yang lebih seperti mobil dinas, honor (gaji) besar.

Ketiga, sebagai seorang anggota KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan biaya perjalanan dinas keluar provinsi menghadiri rapat-rapat dengan KPU atau Bawaslu RI di Jakarta atau tempat-tempat lain yang sudah ditentukan.

Namun untuk menjadi seorang anggota KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan melalui seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU atau Bawaslu RI untuk masing-masing zona.

Khusus Provinsi Sumatera Utara, seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sudah menyelesaikan tahapan ujian CAT dan Tes Psikologi dan selanjutnya masuk pada tahapan Tes Kesehatan dan wawancara.

Sementara bagi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sudah memasuki tahapan Tes Kesehatan dan Wawancara yang beberapa hari kedepan akan selesai.

Semua proses tahapan dikerjakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU dan Bawaslu RI. Mereka – mereka yang dipercaya sebagai tim seleksi merupakan orang-orang pilhan (terbaik) dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, profesi yang berbeda serta gelar akademik yang berbeda pula.

Publik dalam hal ini masyarakat sangat berharap, tim seleksi dapat mengantarkan calon-calon KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai orang-orang terbaik dari hasil seleksi, bukan dari hasil kompromi politik, titipan atau apapun namanya.

Sehingga kejujuran dan kredibiltas timsel sangat diuji dalam hal ini. Mampukah timsel terbuka terhadap calon-calon yang nantinya mereka hantarkan untuk dipilih sebagai Komisioner KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih ?.

Tentunya publik atau masyarakat akan bertanya, kenapa si A masuk 10 besar atau 6 besar sehingga layak dipilih menjadi Komisioner KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Beranikah timsel nantinya membuka nilai atau hasil kepada publik atau masyarakat ?.

Atau ada aturan (Undang-undang, Peraturan KPU RI atau Peraturan Bawaslu RI) yang melarang timsel untuk terbuka kepada publik, sehingga perlu merahasiakan nilai-nilai calon-calon tersebut.

Publik sangat mengapresiasi kerja timsel yang berani menampilkan nilai saat mengeluarkan pengumuman, karena nilai dibagi menjadi dua bagian, nilai pilhan berganda dan nilai essai. Nilai pilihan berganda merupakan nilai yang didapat peserta dari kemampuan menjawab pertanyaan saat ujian CAT berlangsung.

Sedangkan nilai essai, timsel lah yang memberikan nilainya dan ini mutlak hak dari timsel. Kemudian hasil dari tes psikologi yang memberikan 3 rekomendasi kepada timsel (direkomendasikan, dipertimbangkan dan tidak direkomendasikan).

Namun publik juga akan sangat kecewa dengan kerja timsel yang hanya mengumumkan nama-nama yang lulus tanpa menyertakan nilai mereka. Karena wacana yang berkembang saat ini ditengah-tengah masyarakat sangat banyak dan beragam, sehingga memunculkan pandangan dan pendapat yang beragam pula terhadap kinerja timsel.

Komentar dan cuitan yang muncul dimedia sosial dari masyarakat menyebabkan timsel harus bekerja keras agar publik atau masyarakat dapat menerima apapun hasil yang mereka umumkan.

Mengingatkan bait syair sebuah lagu “Menanti Kejujuran” . Akankah Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota berani jujur terhadap calon-calon yang diloloskan dengan membuka kepada publik nilai-nilai dari tiap tahapan yang dilalui oleh para calon anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota ?.(SP)