Pemko Sibolga Ikuti Rakor Pariwisata 2026, Bahas Penguatan Ekosistem dan Digitalisasi Pariwisata

Dalam Rakor tersebut, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Prof. Mari Elka Pangestu, dalam paparannya menyampaikan bahwa penguatan ekosistem pariwisata nasional membutuhkan aksi terkoordinasi lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, maupun komunitas, yang diselaraskan melalui mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga serta tata kelola multi-level yang jelas.

Selain itu, model bisnis pariwisata dinilai perlu beradaptasi dengan laju digitalisasi, termasuk melalui peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM dan pemanfaatan teknologi dalam sektor pariwisata.

Lebih lanjut, Destinasi wisata juga perlu dirancang dengan segmentasi yang jelas, menghadirkan pengalaman imersif berbasis platform bagi generasi muda, serta paket wellness tourism yang memudahkan akses bagi pasar lansia yang terus berkembang.

Sementara itu, ditengah ketidakpastian global, strategi pasar diarahkan pada penguatan pariwisata domestik sebagai fondasi yang resilien, tanpa mengabaikan peluang pasar ASEAN dan negara-negara tetangga di Asia (short-medium haul) sebagai target utama wisatawan mancanegara, termasuk melalui penyelenggaraan cross-border events.

Konsep quality tourism juga menjadi perhatian utama, dengan menekankan bahwa pariwisata harus mampu memulihkan, bukan merusak.

Hal tersebut diwujudkan melalui pengelolaan daya dukung lingkungan, integrasi restorasi ekosistem dalam perencanaan destinasi, serta menjadikan warisan budaya sebagai aset jangka panjang, bukan sekedar komoditas konsumtif.

Investasi infrastruktur disebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, namun pelaksanaannya harus strategis, berkelanjutan, dan berorientasi pada masyarakat.

Selain konektivitas fisik, penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi juga dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil sebagai tulang punggung destinasi wisata.

Selanjutnya, pengurangan hambatan di kawasan perbatasan, seperti melalui program bebas visa, dinilai menjadi salah satu instrumen kebijakan paling efektif untuk meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing regional seperti Thailand dan Vietnam.

Rakor tersebut ditutup dengan pemaparan materi mengenai strategi dan program unggulan pariwisata, termasuk perspektif lima program prioritas Kementerian Pariwisata melalui desain dan skema kolaborasi serta koordinasi dalam kerangka optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan (ORIK).***