oleh

Terbukti Selewengkan Bansos, Kepling 8 Pangkalan Mansyur siap Dicopot

-Kriminal-1,189 views

Medan.Mitanews.co.id | Terbukti menyelewengkan bantuan sosial (Bansos), Kepala Lingkungan (Kepling) 8 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Juliatik siap dicopot.

“Jika terbukti menyelewengkan atau tebang pilih dalam menyalurkan Bansos, saya siap dicopot,” ujar Kepling 8, Juliatik lewat sambungan telepon, Rabu, (29/12/2021).

Karena itu, lanjut dijelaskannya, ia membantah tudingan dirinya meneyelewengkan Bansos atau memberikan kepada warga yang tidak pantas menerima manfaat.

“Untuk tudingan itu, saya membantah,” jelasnya.

Terpisah, Lurah Pangkalan Mansyur, Rivai Rahmadana yang dikonfirmasi mengaku akan menindaklanjuti informasi tentang adanya tudingan tersebut.

“Terimakasih informasinya. Saya akan mengecek langsung informasi ini,” kata Lurah.

Sebelumnya, warga Lingkungan 8, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan mengeluh karena tidak mendapatkan bansos.

Padahal, warga mengaku layak untuk mendapatkan bantuan yang merupakan haknya tersebut.

“Saya janda. Tidak punya penghasilan. Tapi saya tidak dapat bansos atau PKH juga,” kata salah seorang warga lingkungan 8,” kata warga.

Hal senada dengan juga disampaikan boru Sinaga, warga Jalan Karya Tani Lingkungan 8, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.

Ia mengaku sudah lama tidak mendapatkan bansos.

“Suami saya hanya tukang (pengemudi) becak. Tapi saya sudah lama enggak dapat bansos,” katanya.

Bahkan, lanjut dijelaskannya, bukan hanya dirinya warga yang pantas mendapatkan manfaat, tetapi tidak menerima bansos.

“Bahkan ada warga yang tidak pantas menerima bansos tetapi diberikan oleh kepala lingkungan. Itu saya tau persis,” katanya.

Karena itu, kata ibu rumah tangga ini, ia berharap Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution lebih memperhatikan nasib rakyatnya.

“Kami berharap, keluhan kami ini didengar oleh pak walikota. Bahkan, bila perlu, ganti saja keplingnya,” pungkasnya. (mn.09)

Baca juga :8 Pemda di Sumut Zona Merah Kepatuhan Pelayanan Publik

News Feed