Boris Situmorang Ingatkan Arah Kebijakan APBD 2027: “Utamakan Kepentingan Masyarakat Samosir”
SAMOSIR.Mitanews.co.id ||
Dinamika di tingkat desa kembali menjadi perhatian publik setelah adanya informasi mengenai kedatangan sejumlah orang ke salah satu kantor desa di Kecamatan Pangururan, Selasa (28/7/2026). Menurut keterangan aparat desa yang diterima warga, rombongan tersebut disebut datang untuk meminta informasi terkait kegiatan pembangunan fisik desa Tahun Anggaran 2025.
Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Boris Situmorang, SH, warga Pangururan yang selama ini aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.
Kepada wartawan, Boris menjelaskan bahwa dirinya menerima telepon dari aparat desa yang mengabarkan adanya beberapa orang yang datang ke kantor desa dan menanyakan lokasi pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran tahun 2025.
“Setelah menerima informasi itu, saya langsung menuju kantor desa. Saya juga menghubungi dua rekan untuk ikut melihat situasi di lapangan. ketika Namun, ketika kami tiba, tamu yang dimaksud sudah tidak berada di lokasi,” ujar Boris.
Menurut Boris, pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan merupakan hak masyarakat. Namun, ia berharap setiap pihak yang datang ke desa untuk memperoleh informasi dapat menyampaikan identitas, maksud, dan tujuan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di tengah masyarakat.
“Kalau memang datang untuk memperoleh informasi, alangkah baiknya memperkenalkan diri, menjelaskan berasal dari mana, serta menyampaikan maksud kedatangan dengan terbuka. Dengan begitu, komunikasi dapat berlangsung lebih baik dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Boris juga menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam penyusunan program Tahun Anggaran 2027.
Ia berharap seluruh program yang dibiayai melalui APBD tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir sesuai semangat pembentukan daerah otonom dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kami sederhana. APBD Kabupaten Samosir hendaknya benar-benar difokuskan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir. Setiap daerah memiliki pemerintah dan tanggung jawab terhadap masyarakatnya masing-masing. Karena itu, arah kebijakan daerah diharapkan tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat Samosir,” ujar Boris.
Menurutnya, penyusunan program tahun anggaran mendatang merupakan momentum untuk memperkuat efektivitas penggunaan APBD sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
“Semua pihak tentu menginginkan kebijakan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah harapan yang kami titipkan kepada pemerintah daerah,” tambahnya.
Boris menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. Ia berharap setiap masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir ke depan.***
Baca Juga :
Wakil Wali Kota Sibolga Hadiri Wisuda Tujuh Mahasiswa Beasiswa Pemko Sibolga di Politeknik KP Dumai
